82 UU dan 1.194 Pasal Akan Diselaraskan dalam Omnibus Law

82 UU dan 1.194 Pasal Akan Diselaraskan dalam Omnibus Law
82 UU dan 1.194 Pasal Akan Diselaraskan dalam Omnibus Law
102 Pemirsa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan akan menyelaraskan 82 Undang-undang (UU) dan 1.194 pasal melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Beleid tersebut mencakup 11 klaster.

Airlangga merinci 11 klaster tersebut antara lain penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; dan kemudahan berusaha.

Kemudian, dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi.

“Satu UU bisa masuk dalam beberapa klaster, sehingga jumlah UU bukan penjumlahan total dari seluruh klaster. Artinya, apabila satu UU terkait dengan tiga klaster, maka dihitung sebagai satu UU,” jelas Airlangga usai memimpin rapat koordinasi tentang omnibus law di kantornya, Kamis (12/12).

“Kami telah membahas substansi 11 klaster tersebut secara intensif dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” imbuhnya.

Rencananya, RUU tersebut segera diajukan ke DPR. Pemerintah berharap bisa mulai membahasnya dengan DPR pada awal tahun depan.

“Ini adalah hasil evaluasi untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing kita, sesuai arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan,” jelasnya.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan mengajukan RUU Omnibus Law Perpajakan. RUU ini mencakup enam pilar, yaitu pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha, dan fasilitas.

“Substansi kedua omnibus law tersebut kami selaraskan. Substansi yang terkait dengan aspek Perpajakan dan Kebijakan Fiskal, yang menyangkut substansi di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dimasukkan ke dalam Omnibus Law Perpajakan,” jelasnya.

Airlangga berharap kedua aturan baru tersebut dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem dan daya saing Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.

Omnibus Law itu sendiri untuk menghilangkan hambatan regulasi dalam investasi dan daya saing karena terlalu banyak aturan baik di pusat maupun di daerah yang mengatur sektor atau bidang usaha sehingga menyebabkan disharmoni dan tumpang tindih di tataran operasional di berbagai sektor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here