9 Juta Bidang Tanah Menjadi Target Reforma Agraria Hingga Tahun 2019

222 Pemirsa

Bidikdata – Salah satu agenda prioritas Pemerintahan Jokowi-JK adalah Reforma Agraria. Hal tersebut dituangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) tahun 2014-2019.

Reforma Agraria menjadi prioritas karena juga sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 33.

“Reforma Agraria juga selaras dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Juga telah diamanatkan melalui TAP MPR XI/2001,” kata  Dirjen Infrastruktur Keagrariaan (IKA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), R. Adi Darmawan

Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam rangka mencapai kepastian hukum serta keadilan dan kemakmuran masyarakat. “Ada dua pendekatan dalam Reforma Agraria yakni Asset Reform dan Access Reform,” kata Adi

Pelaksanaan Reforma Agraria memiliki target yang harus diselesaikan sebesar 9 juta hektar, yang terdiri dari 4,5 juta hektar legalisasi aset dan 4,5 juta hektar redistribusi tanah. Dirjen IKA menjabarkan lebih detail bahwa untuk legalisasi aset terdiri dari 0,6 juta hektar lahan transmigrasi dan 3,9 juta hektar lahan milik masyarakat.

Sedangkan untuk redistribusi tanah terdiri dari 0,4 juta hektar HGU yang tidak diperpanjang atau diperbarui dan tidak digunakan atau dimanfaatkan atau tanah terlantar dan tanah negara lainnya serta 4,1 juta hektar berasal dari pelepasan kawasan hutan.

“Melihat hal tersebut, penyelenggaraan Reforma Agraria merupakan program bersama kita. Memang pelaksana teknis dari Reforma Agraria ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi, dalam pelaksanaanya hal ini juga melibatkan Kementerian lain, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah,” ujar Dirjen IKA.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan reforma agraria pada 2018 mencapai sembilan juta bidang, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Ikhsan Saleh mengatakan reforma agraria itu sendiri merupakan penataan terhadap aset serta akses tanah di Indonesia.

“Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya, atau sertifikasi hak atas tanah. Sedangkan penataan akses adalah penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam penyediaan infrastruktur, permodalan, teknologi, dan pendampingan,” ujar Ikhsan di kantornya, Kamis, 29 Maret 2018.

Ikhsan menjelaskan, sampai dengan 2017, pemerintah telah menyelesaikan legalisasi aset tanah transmigrasi sebanyak 20.252 bidang, legalisasi aset 6.207.818 bidang, dan redistribusi tanah sebanyak 262.189 bidang.

Sedangkan, lanjut dia, pada 2018, target redistribusi tanah sejumlah 350 ribu bidang, dengan bersumber dari tanah transmigrasi, tanah HGU yang tidak diperpanjang atau diperbarui, tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, dan tanah negara lainnya.

“Selain itu, target legalisasi aset pada 2018 meningkat dari lima juta bidang menjadi tujuh juta bidang dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi sembilan juta bidang,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here