Amin Rais dan Drajat Wibowo Lontarkan Tudingan Konspirasi Tanpa Data

105 Pemirsa

Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Drajat Wibowo  kembali bermanuver dengan teori konspirasi tanpa data. Keduanya  menyebut penguasa sesungguhnya di negeri ini adalah mafia karena  memiliki kuasa untuk mengontrol namun tak berbasis ilmu ekonomi.

Tidak hanya di tingkat nasional. Amien mengklaim, mafia telah bercokol di berbagai tingkatan, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan internasional.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily bereaksi keras terhadap pernyataan Amien ini. Menurut Ace, pernyataan Amien penuh dengan teori konspirasi tanpa data atau ilmu ekonomi yang memadai.

“Amien Rais hanya mengandalkan ilmu suudzon dengan menyebutkan mafia terjadi mulai dari kabupaten sampai nasional. Baginya negara kita seperti negeri para mafioso,” kata Ace dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa, (29/1), petang.

Kalau selama ini negeri penuh dengan mafia, lanjut Ace, jangan-jangan Amien sendiri pernah berada di zona nyaman dan menjadi patron dari para mafia tersebut, mulai dari impor beras, migas dan perizinan hutan.

“Bukankah mafia itu sudah lama ada sejak Orde Baru bahkan ketika Amien Rais masih dalam kekuasan. Setelah tidak berkuasa lagi baru Amien Rais teriak-teriak tentang mafia. Itu sama saja menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” sindir Ace.

Ace menambahkan, langkah berani dengan memberantas mafia dan pemburu rente telah dilakukan selama empat tahun masa pemerinahan Jokowi. Pertama, pada 2015 lalu, Jokowi membubarkan Petral kemudian melakukan reformasi regulasi dan tata kelola Migas secara lebih transparan.

“Kedua, pada 2017, Pak Jokowi juga membentuk Satgas Pangan yang juga melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan. Ketiga, Pak Jokowi juga melakukan evaluasi terhadap jutaan hektar hutan yang izinnya  banyak dikeluarkan sebelum pemerintahan Pak Jokowi,” tegas dia.

Untuk menghadapi pemburu rente dan mafia perizinan, Jokowi melakukan reformasi dalam proses perizinan dengan menerapkan model online single submision yang mencegah praktik kongkalikong dalam pemberian izin

“Reformasi perizinan ini membuahkan naiknya peringkat investasi dan kemudahan berusaha,” tegas dia.

Pernyataan kontroversial Amien dikeluarkan saat diskusi bertema “Jokowi Raja Impor?” di Kantor Seknas Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat. Di tingkat provinsi, mafia berkepentingan untuk menekan pejabat hingga gubernur.

Hal lain yang tidak berbasis data disebutkan Alamsyah Saragih bahwa pemerintah melakukan impor 4 komoditas yaitu beras, gula, garam dan jagung dengan total perbandingan impor beras dengan era SBY lebih tinggi. Hal tersebut telah diklarifikasi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa penyebab tingginya impor adalah karena tingkat produktivitasnya yang masih rendah. Solusinya dibutuhkan perbaikan inovasi, teknologi dan pengetahuan. Sedangkan untuk impor beras, hingga saat ini total impor masih berada di bawah era SBY sebesar 6,5 juta ton (dalam 5 tahun), sedangkan Jokowi totalnya 4,7 juta ton (dalam 4 tahun).

Dalam diskusi tersebut juga Azam Natawijaya asal bicara mengenai pemerintah tidak memiliki data terkait impor gula, selain itu harga komoditas pangan di Indonesia sangat tinggi. Padahal faktanya telah dijelaskan oleh Kemendag bahwa meningkatnya volume impor beras disebabkan karena kapasitas produksi nasional terus stagnan, yakni hanya sepertiga dari kebutuhan konsumsi. Data USDA juga mencatat bahwa produksi gula Indonesia mengalami stagnansi sejak 2015 hingga 2018, yakni di angka 2 juta metrik ton per tahun. Sedangkan terkait harga komoditas pangan yang tinggi hanya didasarkan pada kejadian tertentu saja, sedangkan secara umum merupakan dinamika atas berbagai faktor yang tidak bisa didasarkan hanya pada kebijakan pemerintah saja.

Mantan menko  Rizal Ramli terkait kegagalan Jokowi dalam kedaulatan Pangan. Faktanya hingga saat ini pemerintah melalui kementerian Pertanian telah menetapkan target pencapaian swasembada pangan dimana pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia. Pernyataan Rizal Ramli hanya melihat dari sebelah sisi, tanpa melihat usaha pemerintah dan kondisi dari beberapa faktor yang mempengaruhi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here