Anies-Sandi Dinilai tak Mampu Urus Jakarta, PDIP Siap Ajukan Hak Interpelasi

0
271
Anies-Sandi Dinilai tak Mampu Urus Jakarta, PDIP Siap Ajukan Hak Interpelasi

Pemerintahan Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakailnya Sandiaga Uno dinilai sarat adu domba dan banyak menabrak aturan serta menimbulkan konflik.

Semisal soal penataan Jalan Jatibaru yang berlaku mulai pertengahan Desember tahun lalu. Dimana Pedagang Kaki Lima (PKL) diizinkan untuk berdagang di jalan tersebut. Bahkan soal Transjakarta Tanah Abang Explorer beroperasi. Hingga sopir angkot yang menjerit karena kehilangan setoran.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menyoroti kebijakan Anies-Sandi dalam mengurus Jakarta.

Bahkan rencananya Fraksi PDIP berencana mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Anies dalam Penataan Tanah Abang. Gembong mengungkapkan bahwa PDIP tengah mengkaji kemungkinan itu.

Fraksi PDIP kini tengah berkonsolidasi dan melobi semua fraksi. Harapannya, inisiatif interpelasi bisa meraih banyak dukungan di DPRD.

“Sejak awal jalan (Tanah Abang) ditutup kami langsung mempertimbangkan ajukan hak interpelasi,” kata Gembong saat dihubungi wartawan, Selasa (23/1/18).

“Kebijakan yang kontraproduktif dan melanggar perda. Kita lobi semua fraksi (ajukan interpelasi),” tambah Gembong.

Sikap Fraksi PDIP yang akn mengajukan hak interpelasi mendapat dukungan dari massa Gardu Banteng Marhaen. Mereka menyatakan akan mendukung PDIP untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan dalam kasus penataan Tanah Abang.

“Kita dukung interpelasi PDIP terhadap Anies, kita siapkan ribuan massa kepung DPRD DKI Jakarta,” kata Koordinator Gardu Banteng Marhaen, Sulaksono Wibowo dalam pernyataan, Rabu (24/1).

Menurut Sulaksono, massa Gardu Banteng Marhaen juga meminta PDIP maupun fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk segera melengserkan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.

Kebijakan alih-alih menata kota menjadi lebih baik dan lebih maju, justru menimbulkan berbagai konflik baru karena melanggar aturan yang berlaku dan merugikan banyak pihak.

“Suara arus bawah menginginkan Gubernur DKI Jakarta dan Wakilnya diganti. Mereka tidak becus mengurus ibu kota,” tegas Sulaksono.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here