Anies Terancam Dibebastugaskan Jika Tak Patuhi Rekomendasi ORI Soal Penataan Tanah Abang

122 Pemirsa

Bidikdata – Setidaknya ada empat tindakan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman terkait kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Perwakilan Ombusdman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut dikeluarkan berdasarkan laporan masyarakat, yaitu Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Kebon Jati Pasar Blok G Tanah Abang.

“Kami menemukan ada empat tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI di Tanah Abang, yaitu tidak kompeten, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, dan perbuatan melawan hukum,” kata dia dalam konferensi pers, Senin (26/3/18).

Pertama, adanya tindakan tidak kompeten dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Dinas UMKM dan Perdagangan dalam mengantisipasi dampak penataan PKL di Jalan Jati Baru Raya. Pasalnya, penataan PKL tidak sesuai dengan Pergub DKI No. 266/2016 dan tidak ada perencanaan yang matang lantaran pemerintah belum memiliki Rencana Induk Penataan PKL.

Kedua, adanya penyimpangan prosedur. Kebijakan Gubernur DKI dalam melakukan penutupan jalan Jati Baru Raya juga dinilai telah menyimpang dari prosedur. Anies dan Dinas Perhubungan dan Transportasi mengeksekusi tanpa mendapat izin dari Polda Metro Jaya c.q. Ditlantas.

“Sesuai Pasal 128 ayat 3 UU No 22/2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas harus dengan seizin Polri,” terang Dominikus.

Ketiga, pengabaian kewajiban hukum. Dia melanjutkan kebijakan Anies berupa diskresi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan diskresi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bukan itu saja, Pemprov DKI juga mengabaikan Perda No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI 2030 dan Peraturan Daerah No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI 2030.

“Menurut Ombudsman, ini merupakan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum,” lanjut Dominikus.

Terakhir, perbuatan melawan hukum. Tim Ombudsman juga menemukan alih fungsi jalan Jatibaru Raya telah melanggar ketentuan Peratuan Perundang-undangan, yaitu UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Perda No.34/2006 tentang Jalan, dan Perda DKI Jakarta No. 8/2007 tentang Ketertiban Umum.

“Selain alih fungsi jalan, Pemprov DKI Jakarta juga mengenyampingkan hak pejalan kaki dalam menggunakan fasilitas trotoar. Ini melanggar Perda DKI No.5/2004 tentang Transportasi,” kata Dominikus.

Ia menyatakan, jika tindakan korektif tidak dijalankan Pemprov DKI, maka ORI perwakilan Jakarta Raya akan meningkatkan evaluasi tersebut menjadi rekomendasi melalui rapat pleno pimpinan. Dan berdasarkan UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, rekomendasi itu wajib dilaksanakan.

“Jika terlapor beserta atasan terlapor tidak melaksanakan maka ada sanksi adimistrasi,”imbuhnya.

Sanksi tersebut akan dijatuhkan Kementerian Dalam Negeri kepada kepala daerah yang tidak mematuhi rekomendasi ORI. Ia menyatakan, berdasarkan pasal 351 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terancam dibebastugaskan.

Dalam kesempatan itu Ombudsman telah menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan maladministrasi terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) Jatibaru Raya, Tanah Abang, kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Laporan itu terdiri dari hasil evaluasi dan tindakan korektif tersebut harus ditindaklanjuti oleh Pemrov DKI Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here