APBN 2018 Diketok, Pertama Kalinya Pensiunan PNS Mendapat THR

0
217

BidikData –  Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati siap melaksanakan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang disebut gaji ke-14 kepada para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun depan. Ini merupakan pertama kalinya pensiunan PNS memperoleh THR.

Kebijakan pemberian THR bagi pensiunan PNS merupakan amanat Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2018 yang baru saja disahkan DPR di Rapat Paripurna.

“Kami akan berikan THR untuk pensiunan PNS di 2018, yang sebelumnya tidak dapat‎ THR. Jadi kebijakannya nanti sama dengan PNS,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Di samping itu, kata Askolani, pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan untuk kesejahteraan PNS. Pemerintah juga sedang mengkaji perbaikan sistem dan manfaat pensiun bagi aparatur negara. Kebijakan lain, meningkatkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk aparatur negara dan pelayanan masyarakat sebesar Rp 365,8 triliun di APBN 2018,” Askolani menjelaskan.

Dia melanjutkan, dari angka update setelah ada perubahan pagu di belanja Kementerian dan Lembaga, ada potensi kenaikan anggaran untuk belanja infrastruktur. Kemudian kenaikan anggaran juga pada bidang pertahanan dan keamanan sekira Rp19,2 triliun.

Kemudian, di 2018 pemerintah akan menaikan sasaran program PKH dari sebelumnya 6 juta menjadi 10 juta. Kemudian, di tingkat perluasan cakupan bantuan nontunai yang saat ini 1,2 juta diupayakan meningkat.

“Jadi sebelumnya subdisi pangan pagu ke Kemensos, sehingga ada pagu Rp26 triliun yang akan dalam bentuk-bentuk skim dialokasi, satu bantuan pangan nontunai, dan bantuan pangan sepenuhnya oleh Kemensos. Kenapa dipindahkan, karena ini dinilai lebih tepat sasaran membantu masyarkat wilayah kurang mampu minimal dengan PKH 10 juta,”tuturnya.

Untuk lebih jelas mekanisme pagu dan pekerjaannya, Askolani mengatakan, dalam waktu dua sampai tiga minggu lagi akan dilakukan pembahasan antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian serta Lembaga.

“Untuk merinci lagi kemudian ketahuan berapa belanja modal, pegawai, bantuan sosial setelah keputusan dari tambahan pagu di masing-masing K/L. Nanti rinciannya akan dibuatkan Pepres di penghujung November 2017,”tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here