Arab Saudi Tarik Pajak 5 Persen, Ongkos Haji dan Umrah Bakal Kena Imbas

Arab Saudi Tarik Pajak 5 Persen, Ongkos Haji dan Umrah Bakal Kena Imbas
280 Pemirsa

Ongkos ibadah umat Islam ke Tanah Suci bakal naik seiring kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5 persen pada awal 2018.

Kebijakan tersebut diambil pemerintahan Arab Saudi lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menyatakan PPN 5 persen yang diberlakukan Arab Saudi pasti berbuntut kenaikan biaya haji dan umrah oleh jasa travel di Indonesia.

“Insya Allah saya yakin semua (biro) travel akan menaikkan harga tersebut bila tidak pasti akan menurunkan margin keuntungan yang didapat,” ungkapnya, Senin (1/1/18).

“Mulai hari ini semua transaksi di Arab Saudi dikenakan 5 persen tax (pajak). Jadi semua paket Land Arrangment di Saudi Arabia kami harus naikkan,” tambah dia.

Menurutnya, pemerintah Arab Saudi akan mengenakan PPN 5 persen itu untuk makanan, pakaian, barang elektronik dan bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, hingga pemesanan hotel.

Sementara Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelengara Umrah dan Haji (Himpuh), Muharom Ahmad juga memperkirakan kemungkinan biaya-biaya haji dan umrah naik karena adanya penerapan PPN 5 persen. Akan tetapi hali itu kata dia masih menunggu respons pasar.

“Saat ini maskapai dan juga hotel dan katering menanggung dulu 5 persen. Tapi kalau misalnya ke depan dirasa ada kenaikan tidak signifikan oleh pasar secara umum bisa jadi mereka juga akan menambahkan 5 persen,” katanya.

Meski demikian anggota Dewan kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), Budi Firmansyah belum ingin berspekulasi apakah nantinya terjadi kenaikan untuk jasa-jasa pendukung ibadah haji maupun umrah.

“Jangan andai-andai dulu ya. Saya enggak mau bicara kalau belum terjadi di sana. Sampai sekarang masih normal,” ujarnya.

Melihat kecenderungan ini, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengatakan, penerapan pajak pertambahan nilai pasti berdampak pada pelayanan untuk jamaah haji dan umrah.

“Terutama umrah ya karena kalau haji kan masih lama, tapi kami sudah mengestimasi ada kemungkinan akan berdampak pada penyelenggaraan haji dan umrah,” terang dia.

Kendati demikian masyarakat diimbau untuk tetap tenang sambil menunggu keputusan terkait hal tersebut serta melakukan pemantauan agar pengusaha Travel tidak memanfaatkan wacana kenaikan biaya umrah dan haji untuk mengeruk keuntungan pribadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here