Artikel “Antara Engkau, ISIS dan Densus 88” Bentuk Propaganda Pelemahan Pemberantasan Radikalisme

Artikel "Antara Engkau, ISIS dan Densus 88" Bentuk Propaganda Pelemahan Pemberantasan Radikalisme
277 Pemirsa

Sebuah artikel menyesatkan berjudul “Antara Engkau, ISIS dan Densus 88” telah menuduh bahwa penangkapan pelaku teroris oleh Densus 88 adalah hanya sinetron atau sandiwara belaka.

Keberhasil dan konsistensi Densus 88 mengungkap dan mengejar para pelaku teror di Indonesia yang nyata-nyata membuahkan hasil dinegasikan oleh penulis artikel yang menyebut dirinya Angga Al-Quransy tersebut hanya dengan tuduhan sandiwara belaka dan sebuah proyek akhir tahun.

Penulis yang hanya berprofesi sebagai distributor minyak wangi asli tersebut dan bergabung dalam komunitas harakatono seperti hendak menggiring pembacanya untuk melupakan bahaya dan ancaman nyata terorisme dan kelompok ISIS yang telah sekian lama mengacaukan tatanan perdamaian dunia.

Keterlibatan dalam terorisme dari orang-orang yang ditangkap Densus 88 pun dapat dilihat dari pengakuan orang-orang yang terlibat di dalamnya serta hasil pengusutan terhadap para pelaku teror di Indonesia yang telah diamankan oleh aparat keamanan.

Pola terorisme yang terus berubah dan berkembang menyebabkan aparat keamanan tetap mengembangkan kemungkinan-kemungkinan potensi ancaman teroris itu sendiri dan dampak radikalisme yang berubah menjadi paham terorisme. Menyindir bom panci sebagai alat baru yang digunakan teroris dalam menjalankan aksinya adalah pengabaian kepada bahaya teroris itu sendiri.

Pernyataan bahwa densus 88 hanya main tembak ketika melakukan penggerebekan tentu sangat bias dan absurd tanpa fakta. Pernyataan dibuat hanya untuk menegasi kinerja moncer densus 88 dalam menjaga Republik ini dari para teroris.

Densus 88 tentu akan bergerak dan beroperasi dibawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu, rumusan pasal-pasal secara lengkap terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perpu Nomor 1 Tahun 2002). Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002, salah satunya diatur mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana terorisme.

Paradigma penanganan terorisme oleh pemerintah sendiri telah lama mengalami perubahan. BNPT sebagai leader dalam penanggulangan terorisme telah menjalankan konsep deradikalisasi sehingga dapat mencegah dan menekan tumbuhnya sel-sel baru menjadi pelaku teror.

Tulisan dalam artikel tentang pembiaran pemerintah terhadap OPM menyandera rakyat Papua telah dipatahkan dengan aksi gemilang TNI yang bekerjasama dengan Polri pada hari jumat 17 November 2017. Hingga akhirnya aparat berhasil menguasai keadaan dan mengamankan para sandera yang disebut berjumlah total 1300 orang.

Penulis artikel tersebut tentu harus lebih banyak mempelajari tupoksi masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum. Mempertanyakan mengapa Densus 88 tidak turut terlibat dalam penanganan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua sama dengan mempertanyakan perbedaan Densus 88 dengan Polri itu sendiri.

Sehingga para pembaca artikel sepatutnya lebih mewaspadai misi yang dijalankan penulis artikel yang lebih banyak mengecam dan membuat propaganda negatif kepada Densus 88 yang patut diduga agar dapat melemahkan kinerja Densus 88 dalam memberantas terorisme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here