Bawaslu Beri Perhatian Khusus Pada Pilkada Papua dan Papua Barat Tahun 2020

Bawaslu Beri Perhatian Khusus Pada Pilkada Papua dan Papua Barat Tahun 2020
128 Pemirsa

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan perhatian khusus dalam pengawasan Pilkada 2020 untuk Papua dan Papua Barat. Alasannya, karena kondisi geografis dan faktor keamanan.

“Untuk Papua dan Papua Barat yang jelas akan menjadi perhatian khusus. Selain daerah yang jauh, kemudian transportasi juga agak menjadi masalah. Maka jelas itu terjadi kerawanan tersendiri,” ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja ketika dihubungi wartawan, Kamis (7/11/2019).

Faktor penyebab kerawanan lain yakni masih adanya daerah yang menggunakan sistem noken, yang masyarakatnya tidak mengenal one man one vote.

“Kemudian, narasi kuasa lokal di Papua dan Papua Barat itu cukup tinggi. Baik dari kepala suku, kepala adat juga perang suku masih terjadi juga kan kadang-kadang,” kata Bagja.

Tentunya melalui langkah tersebut, Bawaslu akan melakukan pengawasan khusus untuk pilkada di kedua provinsi itu.

Langkah pertama akan ada desk khusus Pilkada Papua.

Kedua, Bawaslu mengikuti alur pengamanan yang sudah dipersiapkan oleh TNI dan Polri untuk kedua provinsi. Ketiga, bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu daerah untuk pengawasan bersama aparat keamanan.

Terkait potensi kerawanan di Papua sebagai ekses dari kericuhan di beberapa daerah baru-baru ini, menurut dia, jika aparat keamanan telah mendeteksi kemungkinan kerawanan, penyelenggara dan pengawas pemilu tentu akan mengikuti sesuai prosedur.

“Kalau teman-teman aparat keamanan telah memdeteksi adanya kemungkinan hal tersebut maka kami akan mengikuti alurnya,” kata Bagja.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada puluhan kabupaten di Papua dan Papua Barat yang akan menggelar pilkada pada tahun depan.

Beberapa daerah di antaranya yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Memberamo Raya untuk Provinsi Papua.

Kemudian untuk Provinsi Papua Barat beberapa di antaranya ada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten manokwari Selatan.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan pengamanan Pilkada serentak 2020. Diketahui, pilkada serentak 2020 akan digelar pada 23 September 2020.

Hadi mengatakan, dari 270 daerah menggelar pilkada, Papua diprediksi menjadi salah satu yang memiliki potensi rawan konflik.

“Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua,” kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Untuk sangat diharapkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan penyelenggaran Pilkada bekerja profesional dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di Papua dan Papua Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here