Bawaslu: Tabloid Indonesia Barokah Tak Ada Unsur Kampanye

365 Pemirsa

Bidikdata – Jakarta – Bawaslu RI sudah menelusuri tabloid ‘Indonesia Barokah’ yang tersebar di sejumlah daerah. Alamat kantor redaksi tabloid ‘Indonesia Barokah’ ternyata palsu.

“Sudah mencari alamatnya, nggak menemukan. Kemudian kami sampaikan ke jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, jika ada laporan diproses sesuai tata cara mekanisme laporan,” ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo.

Bawaslu daerah, menurut Dewi, juga sudah berkoordinasi dengan takmir masjid agar tidak mengedarkan tabloid ‘Indonesia Barokah’ bila menerima paketnya. Koordinasi yang sama dilakukan dengan PT Pos.

Dewi mengatakan tabloid ‘Indonesia Barokah’ dilaporkan tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Belum ada laporan soal peredaran tabloid itu di Jakarta. “Sudah ada penanganan di salah satu kabupaten, dibahas polisi dan jaksa, tidak ada unsur kampanye. Pelanggaran terjadi kalau ada bahan kampanye, tapi (di tabloid) tidak ada bahan kampanye,” papar dia.

Terkait isi tabloid Indonesia Barokah, Bawaslu Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyatakan tidak ada pelanggaran

dari pemberitaan tabloid Indonesia Barokah. Menurut Bawaslu, isi pemberitaan dalam tabloid tersebut hanyalah saduran dan rangkuman berita dari media lain. Keputusan pernyataan ini diangkat setelah melakukan koordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu.

Isi dari tabloid Indonesia Barokah banyak memuat tentang capres cawapres nomor urut 02, setelah berkoordinasi dengan sentra penegakan hukum terpadu, Bawaslu Kabupaten Blora,memutuskan bahwa isi tabloid Indonesia Barokah adalah wajar. Bawaslu sebelumnya mendapati ada lebih dari 600 eksemplar Tabloid Indonesia Barokah dan menilai isinya tidak mengandung unsur kebencian.

Sedangkan, Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, isi berita tabloid itu tak ada yang bernada kampanye. Selain itu, dia tidak menemukan siapa yang menjadi subjek peserta kampanye dalam isi pemberitaan. “Itu enggak memenuhi unsur kampanye,” kata Fritz di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Lebih lanjut, Fritz menilai identitas susunan redaksi tabloid Indonesia Barokah tidak jelas. Alamat redaksi yang tercantum di tabloid Indonesia Barokah pun salah.

Pada halaman dua tabloid tersebut, alamat redaksi tertulis di Jalan Haji Kerenkemi, Rawa Bacang, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Setelah diverifikasi, ternyata alamat tersebut merupakan perumahan warga. “Tempatnya juga salah kan. Tidak ada orangnya,” kata Fritz. Kendati demikian, Fritz tidak menutup kemungkinan jika tabloid Indonesia Barokah dapat dijerat dengan unsur pidana. Hanya saja, hal tersebut bukanlah wewenang Bawaslu.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Nezar Patria mengatakan lembaganya masih mengkaji konten tabloid Indonesia Barokah ini. Namun, kata Nezar, sepanjang tabloid itu memenuhi kaidah jurnalistik, maka tak jadi soal dan justru menambah keragaman dunia pers di Indonesia. Meski tabloid menunjukkan sikap partisan, tetapi selama mereka tidak mencampur aduk antara fakta dan opini dalam satu berita yang dimuat maka hal itu tidak masalah.

Menurut dia, hal itu justru menambah keragaman dunia pers di Indonesia. “Kalau Obor Rakyat dan Indonesia Barokah mau menjadi media yang mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU Pers, misalnya berbadan hukum, taat kode etik jurnalistik, dikelola secara profesional, tentu akan memperkaya keragaman isi pers nasional,” kata Nezar.

Tabloid ‘Indonesia Barokah’ sebelumnya dikritik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Isi tabloid dianggap menyudutkan Prabowo. Sandiaga Uno menyebut tabloid yang beredar di sejumlah wilayah itu bagian dari kampanye hitam atau black campaign.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here