BEM RI Nilai Presiden Jokowi Tidak Perlu Terbitkan Perpu KPK

BEM RI Nilai Presiden Jokowi Tidak Perlu Terbitkan Perpu KPK
BEM RI Nilai Presiden Jokowi Tidak Perlu Terbitkan Perpu KPK
149 Pemirsa

Kelompok mahasiswa yang menamakan diri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) RI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menerbitkan Perppu KPK.

BEM RI terdiri dari Universitas Borobudur, Universitas Islam Jakarta, YAI, Himapol Universitas Bung Karno, PTIQ Jakarta, UTIRA Jakarta Barat, Unsuda, Universitas MPU Tantular, IPRIJA, Asshodiqiyah Jakarta, Al-Aqidah, Unisia Jakarta, STAI Al Hikmah Jakarta, dan Universitas Az’Zahra.

Sebelumnya sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat mendesak PResiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.

Namun menurut BEM RI, gerakan mendesak Presiden untuk menerbitkan perppu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, desakan tersebut belum memenuhi syarat-syarat konstitusional.

“Kami menolak dipermainkannya marwah hukum Indonesia oleh sekelompok gerakan yang mendesak Presiden menerbitkan Perppu KPK,” tegas Koordinator BEM RI Abdul Hamim di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/10).

Pihaknya mengimbau kepada pihak-pihak yang keberatan dengan UU KPK hasil revisi, supaya melakukan langkah-langkan konstitusional.

Yaitu, judicial review dan legislative review.

“Maka menurut kami, Presiden tidak perlu menerbitkan Perppu KPK karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang dan fakta negara dalam proses pembangunan yang baik baik saja tidak ada fakta yang genting atau atau negara di ujung tanduk,” tuturnya.

Dalam hal polemik UU KPK lanjut dia mengatakan agar tidak dibesar-besarkan apalagi sampai mendesak Presiden untuk menerbitkan perppu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here