Berpanjang-panjang Pidato Prabowo Justru Akui Seluruh Keberhasilan Jokowi

8 Pemirsa

Bidikdata – Setelah digembar-gemborkan akan menampilkan kejutan-kejutan dalam pidato kebangsaan Calon Presiden no urut 02 Prabowo Subianto, yang digelar di JCC Plenary Hall, Jakarta, Senin (14/1/2019). Ternyata semua pidato yang lumayan panjang disebut para pendukungnya tanpa teks padahal tampak jelas Prabowo menggunakan bantuan teleprompter tidak bernas dan janji-janji yang diucapkan telah dilaksanakan Presiden Jokowi dan sangat nyata dirasakan seluruh masyarakat.

Dalam pidatonya tersebut, dihadapan para tokoh dan banyak pendukung, Prabowo menyampaikan pidato beserta visi dan misi pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno. Prabowo juga mengungkapkan sejumlah kekecewaannya terhadap pemerintahan yang sekarang yang ia anggap bikin masyarakat susah.

Beberapa fokus kampanye dan yang menjadi janji Prabowo-Sandi tersebut dapat dirangkum dalam lima topik.

Pertama program mewujudkan ekonomi rakyat dengan pembukaan lapangan kerja yang disampaikan Prabowo sudah dilakukan Presiden Jokowi, dimana pemerintahan Jokowi-JK telah menciptakan 10,34 juta lapangan kerja baru sejak 2015 hingga 2018 sesuai janji kampanyenya pada Pilpres 2014.

Pencapaian target 10 juta lapangan kerja yang telah dicapai pada tahun ke empat tersebut tersebut tentu tidak menjadikan pemerintahan Jokowi-JK berpuas diri. Melalui Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pemerintah tetap menargetkan sebanyak 2 juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat pada tahun 2019 ini. Dengan begitu, jumlah pekerja di Indonesia dapat kembali bertambah di tahun ini.

Bukti nyata penciptaan lebih dari 10 juta tenaga kerja tersebut adalah catatan BPS angka pengangguran terbuka per Agustus 2018 sebesar 7,001 juta orang. angka ini turun 5,34% dibanding periode sebelumnya sebesar 7,004 juta orang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Khairul Anwar berkata bahwa ini adalah penurunan yang signifikan selama pemerintahan Jokowi.

“Sejak reformasi angka itu merupakan angka yang paling rendah yang dicapai oleh pemerintah,” Jelas Khairul.

Fokus Kedua yakni janji Prabowo membuat program peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Janji tersebut semakin jauh ketinggalan tatkala Presiden Jokowi sudah merealisasikan janji Prabowo tersebut.

Khusus perhatian kepada kalangan pendidik tingkat dasar seperti guru Presiden Jokowi memastikan tunjangan bagi guru tetap terealisasi, membuat aturan guru honorer menjadi P3K terkait aturan pengangkatan guru honorer menjadi PNS, mendengarkan keluhan para guru terkait penghasilan yang rendah, menambah 4 juta orang tak mampu menerima bantuan iuran BPJS dan di kepemimpinan ke depan Jokowi-Ma’ruf membuat Gerakan Hidup Sehat untuk mencegah defisit BPJS.

Kedepan untuk pembangunan kesehatan rakyat, Tim sukses Jokowi-Ma’ruf telah membuat program dan solusi untuk mengatasi anggaran defisit BPJS dengan membuat Gerakan Hidup Sehat.

Apabila masyarakat menerapkan hidup sehat, kata dia, maka Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk membayar dana asuransi BPJS Kesehatan. Sehingga, BPJS tidak lagi mengalami defisit anggaran.

“Kalo masyarakat sehat secara otomatis orang berobat turun,” ucap Irma.

“Itu akan disosialisasikan ke seluruh masyarakat indonesia secara masif,” tambahnya.

Irma mengatakan, anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk biaya pengobatan, tak akan pernah cukup jika masyarakat tidak menjaga kesehatan dengan baik.

Sementara itu untuk pelindungan jaminan sosial Pemerintah menambah kuota penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang ditanggung oleh APBN pada 2019 dari 92,4 jiwa pada tahun lalu menjadi 96,8 juta jiwa. Adapun hingga 3 Januari 2019, total peserta BPJS Kesehatan mencapai 215 juta jiwa.

Dengan penambahan kuota tersebut, alokasi anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin juga dinaikkan dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,7 triliun.

Fokus Ketiga adalah Janji Prabowo-Sandi memastikan keadilan hukum dan menjalankan demokrasi yang berkualitas. Dalam hal ini, mereka akan menjamin demokrasi, jamin kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat, serta kebebasan pers.

“Kami akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi dan insan pers yang berseberangan pendapat dengan Pemerintah. Kami akan pastikan ulama-ulama kita dihormati, dan bebas dari ancaman kriminalisasi. Ini menjadi sangat penting, karena peran ulama dalam kemerdekaan bangsa kita demikian penting” kata Prabowo.

Selain itu lembaga penegak hukum menurutnya harus diperkuat, KPK diperkuat untuk memberantas korupsi, lalu kepolisian, Kejakasaan hingga kehakiman.

Semangat Prabowo-Sandi untuk terus menegakkan hukum tentu harus disetujui, namun komitmen pemberantasan korupsi seperti yang dijanjikan Prabowo-Sandi telah dilakukan oleh Jokowi bahkan semakin untuk jauh dicapai pesaingnya.

Penanganan korupsi di era Jokowi justru semakin membaik akibat sejumlah kebijakan pemerintah terutama kebijakan pencegahan korupsi.

Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengimplementasikan Inpres tersebut.

Inpres ini fokus kepada pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi untuk diimplementasikan dalam tujuh sektor, yakni industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat merencanakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam draf revisi PP No 99/2012, ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika dihilangkan.

“Karena revisi PP 99/2012 dianggap mempermudah remisi bagi koruptor dengan hilangnya syarat menjadi JC, maka Jokowi menolak untuk menanda tangani revisi yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM apabila sampai di mejanya,” jelas Ketua Fraksi Hanura, Inas N Zubir.

Jokowi juga telah meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan tugas mengkoordinasikan pelaksanakan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus menyampaikan laporan kepada presiden.

Ketentuan dalam Perpres ini adalah setiap menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah, juga wajib melaporkan aksi pencegahan korupsi kepada Tim Nasional Pencegahan Korupsi berkala setiap tiga bulan, dimana Perpres ini fokus kepada perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakkan hukum dan reformasi birokrasi.

Selanjutnya Pemerintahan Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimaan dalam PP 43/2018 ini masyarakat akan memperoleh reward sampai dengan Rp200 juta apabila memberikan informasi yang akurat kepada penegak hukum tentang dugaan korupsi.

Terakhir untuk penguatan lembaga KPK jumlah penyidik yang sebelumnya hanya lima puluhan orang saja terus ditingkatkan sehingga sekarang mencapai dua ratusan orang. Dengan demikian jumlah tindak pidana korupsi yang sebelumnya masih lolos dari pantauan KPK di era SBY, akhirnya dapat ditangani lebih signifikan jadi tidak heran jika banyak pejabat publik yang tertangkap oleh KPK di era Jokowi ini.

Hasilnya Transparency International mengumumkan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia membaik dari peringkat nilai IPK 32 di tahun 2013 menjadi peringkat nilai IPK 37 di tahun 2017.

Fokus Keempat Prabowo berjanji melanjutkan dan akan menjadikan Indonesia rumah yang aman, nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Keamanan nasional dan kedaulatan NKRI adalah prasyarat untuk pembangunan, dan kemajuan bangsa… Untuk itu, kami akan pastikan TNI menjadi angkatan pertahanan yang kuat dan bertaraf dunia.” Katanya

Padahal pencapaian penciptaan keamanan dalam negeri telah mendapat apresiasi internasional saat Gallup’s Law and Order Report pada 2018 menempatkan Indonesia menjadi negara paling aman No 9 di dunia.

Keamanan terbukti Indonesia mengantongi skor 89 dan berada di posisi kesembilan sebagai negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi atau setingkat di atas Denmark dan setingkat di bawah Kanada. Adapun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia dan Finlandia yang masing-masing berbagi skor sama 93.

Berikut adalah 10 negara teraman versi Gallup Global Law and Order;

  1. Singapura
  2. Norwegia
  3. Islandia
  4. Finlandia
  5. Uzbekistan
  6. Hong Kong
  7. Swiss
  8. Kanada
  9. Indonesia
  10. Denmark

Kepuasan masyarakat pun terhadap lembaga penjaga keamanan seperti Polri semakin meningkat dan hingga saat ini telah mencapai 80 Persen Masyarakat yang menyatakan puas terhadap keamanan dalam negeri.

Walau menyebut-nyebut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu namun Prabowo faktanya menyembunyikan komitmen menteri tersebut untuk peningkatan pertahanan Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk melengkapi alutsista sehingga kekuatan pokok minimum dapat tercapai.

Kemudian membangun kesejahteraan dan profesional prajurit TNI, serta penguatan pos perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan untuk perbatasan Kalimantan sudah dilengkapi dengan chips agar dapat dipantau bila ada pergeseran.

Beberapa jenis alutsista TNI yang terbaru yakni Tank Leopard, Rudal Arhanud, Pesawat F-16, Pesawat CN 235 MPA, Kapal Fregat RI RE Martadinata, serta Kapal Latih KRI Bima Suci. Pencapaian ini tidak lepas dari komitmen Jokowi yang kuat terhadap pertahanan dan keamanan.

Komitmen ini juga dapat terlihat dari bagaimana Jokowi memilih orang-orang tangguh dan visioner dari pensiunan TNI, seperti Moeldoko yang dipilih menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Moeldoko dinilai memiliki visi yang sama dengan Presiden untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara, baik dari luar maupun dalam.

Ditahun 2019 beberapa alutsista canggih Indonesia akan mulai berdatangan untuk memperkuat pertahanan nasional seperti Sukhoi Su-35 sebuah pesawat generasi 4++ ini adalah jet tempur multi peran dengan waktu jelajah tinggi.

Pesawat CN 235-220 Maritime Patrol Aircraft (MPA) akan menambah kekuatan alutsista pada tahun 2019. Pesawat CN 235-220 adalah pesawat asli buat anak bangsa PT Dirgantara Indonesia yang mendunia. Pesawat ini mampu melesat hingga 237 knots dengan jarak tempuh maksimum 2.098 NM dengan bahan bakar penuh.

Helikopter AS565 MBe Panther Anti Kapal Selam (AKS) juga menambah kekuatan untuk TNI-AL. Helikopter ini memiliki banyak keunggulan, yakni Helikopter AS565 sangat ringan karena mempunyai

bobot maksimum saat take off hanya 4,3 ton. Bodi helikopter merupakan kombinasi glass fibre yang diperkuat Nomex untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter.

Kapal perusak kawal rudal KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Kapal perang I Gusti Ngurah Rai memiliki banyak fasilitas, mulai dari torpedo AKS A-2444S yang mampu mengincar sasaran di perairan laut dangkal, Meriam Close In Weapon System (CIWS) Millenium Gun 35 mm yang berfungsi menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat. Kapal ini juga memiliki mode siluman atau steath agar tidak mudah terdeteksi.

Terakhir fokus kelima adalah janji penguatan karakter dan kepribadian bangsa. Menurut mereka hal yang paling fundamental yang harus dimiliki bangsa Indonesia adalah karakter dan mental yang kuat.

Menurut dia program ini agar sebuah bangsa dapat merdeka, berdaulat, makmur dan menang, bangsa itu harus melalui proses nation building yang dicapai dari sebuah proses pembangunan karakter,character building.

Sebenarnya dibalik pembangunan infrastruktur yang dahsyat Jika mengamati secara detail, pemerintahan Jokowi tak luput telah menyiapkan pijakan untuk program pembangunan SDM. Fondasi ini penting untuk memastikan pada 2019 pemerintahan Jokowi akan lebih fokus pada pembangunan SDM.

Sejumlah program kerja yang ditujukan pada penguatan kapasitas SDM masyarakat Indonesia ini dapat ditarik benang merah yang kuat soal komitmen pemerintahan pada pembangunan SDM. Sejumlah program tersebut menjadi dasar yang penting untuk menyiapkan bonus demografi pada 2030 yang terjadi di Indonesia.

Presiden Jokowi juga memastikan komitmen pemerintah untuk penguatan SDM. Seperti saat pidato di hadapan Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2018 lalu, Presiden mengingatkan akan pentingnya pembangunan SDM sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Pembangunan SDM, kata Presiden Jokowi, merupakan modal terbesar dan terkuat yang harus dimiliki Indonesia.

Perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM dimulai dengan peletakan sistem pendidikan yang menguatkan karakter anak didik. Simak saja keberadaan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik merupakan refleksi dari komitmen negara untuk menyiapkan pembangunan jiwa bagi anak didik sekolah sebagaimana penggalan lirik lagu Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman, “Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya.”

Di kalangan mahasiswa kemenristek dikti telah membuat program yang tidak hanya dihasilkan dari kepemilikan ijazah, namun, juga diperlukan sertifikat kompetensi. Hal tersebut, menurut menristek dikti Nasir, dapat mendorong peningkatan kualitas SDM Indonesia dan mewujudkan prediksi EIC menjadi nyata.

Sehingga dapat disimpulkan pidato Prabowo yang terlalu lama tersebut justru mengungkapkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai Presiden Jokowi.

Sehingga dapat dimengerti mengapa kolega dan presiden partai pendukungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengkritik durasi yang dinilainya terlalu lama.

“Dari sisi waktu terus terang saya mengkritik, ini terlalu lama,” tegas Sohibul saat ditemui usai pidato kebangsaan Prabowo di JCC, Jakarta Pusat, Senin 14 Desember 2018.

Padahal Sohibul telah menyampaikan ke Sandiaga Uno selaku pasangan Prabowo untuk tidak terlalu lama menyampaikan pidato. “Saya sudah ingattkan ke Sandi agar jangan terlalu lama, 30 menit cukup,” ujarnya.

Prabowo berpidato kurang lebih selama 90 menit, dia memulai pidatonya sekitar pukul 19.35 WIB dan berakhir sekitar pukul 21.10 WIB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here