Calon Kepala Daerah Harus Hati-hati Janji Soal Kredit Rumah

Calon Kepala Daerah Harus Hati-hati Janji Soal Kredit Rumah
200 Pemirsa

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2108, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Sri Noerhidajati mengingatkan, calon kepala daerah tidak berlomba-lomba melakukan kampanye di sektor perumahan Seperti menawarkan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah atau nol persen.

Menurutnya kampanye dengan menggunakan sektor ini harus hati-hati. Jangan sampai, jika akhirnya dipilih akhirnya akan menjadi bumerang tersendiri bagi para calon.

“Mengenai DP nol (rupiah atau persen), di peraturan BI mengenai LTV (Loan to Value) itu ada di pasal 17 sudah disebutkan bahwa, program pemerintah pusat atau daerah dikecualikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian,” kata Sri di Jakarta, Rabu (17/1/18).

Ia menegaskan, jika pemerintah punya program perumahan yang mengatur kebijakan uang muka rumah, BI mempersilahkan, tapi harus sesuai dengan kebijakan LTV.

LTV adalah besaran dana yang bisa diberikan bank kepada pemohon kredit, dan porsi sisanya adalah uang muka yang harus dibayar oleh nasabah. Saat ini LTV untuk properti di Indonesia berkisar 85 persen.

“Contohnya saja kan kalau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) itu DP-nya minimal satu persen itu tidak kita atur silahkan saja. BI memang mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Karena memang backlog perumahan masih cukup tinggi,” jelasnya.

DP selama ini menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat susah untuk membeli rumah, selain cicilan KPR. Sebelumnya BI pernah mengetatkan LTV properti pada tahun 2012 menjadi 70 persen. Kemudian, LTV dilonggarkan pada tahun 2015 dan 2016.

Terkait janji politik kepala daerah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tentang program DP Nol Rupiah, Sri menyebutkan, hal itu sepenuhnya dikembalikan ke pemerintah daerah. “Kalau Pemda mempunyai program perumahan, BI tidak atur dengan LTV. Jadi, monggo saja, diserahkan ke Pemda,” ujarnya.

Namun ia mengingatkan kepada bank yang diajak kerja sama oleh pemda untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan prinsip prudential banking.

“Demikian pula bank yang digaet pemda yang didorong untuk program pemda untuk tetap memegang prinsip kehati-hatian,” tegas dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here