Dengan UU Baru, KPK Makin Pede Usut Kasus Korupsi Aliran Dana Eks 9 Anggota Dewan DPRD Muara Enim

Dengan UU Baru, KPK Makin Pede Usut Kasus Korupsi Aliran Dana Eks 9 Anggota Dewan DPRD Muara Enim
Dengan UU Baru, KPK Makin Pede Usut Kasus Korupsi Aliran Dana Eks 9 Anggota Dewan DPRD Muara Enim
61 Pemirsa

Pasca disahkannya UU baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), wujud pelemahan terhadap KPK akhirnya tidak terbukti. Kini KPK justru semakin pede melangkah dengan UU baru tersebut.

KPK dengan UU baru itu semakin kuat menelusuri aliran dana terkait dengan pemeriksaan sembilan eks anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dalam penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Selasa kemarin, KPK memeriksa sembilan eks anggota DPRD Muara Enim sebagai saksi untuk tersangka Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani (AY).

Sembilan eks anggota DPRD Muara Enim yang diperiksa tersebut, yakni Indra Gani, Hendly Hadi, Faizal Anwar, Muhardi, Ahmad Fauzi, Verra Erika, Agus Firmansyah, Subahan, dan Piardi.

“Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait dugaan aliran dana pada pihak lain, baik di eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Muara Enim,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan tiga tersangka, yakni sebagai pemberi Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

Untuk Robi, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang.

Sebagai penerima, yakni Ahmad Yani dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Diduga suap itu terkait dengan 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa pada awal 2019 Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan pada tahun anggaran 2019.

Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, diduga terdapat syarat pemberian commitment fee sebesar 10 persen sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan.

Diduga terdapat permintaan dari Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim dengan para calon pelaksana pekerjaan fisik di Dinas PUPR Muara Enim.

Diduga Ahmad Yani meminta kegiatan terkait dengan pengadaan dilakukan satu pintu melalui Elfin Muhtar.

Robi merupakan pemilik PT Enra Sari perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan commitment fee 10 persen dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp130 miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here