Dosa Turunan Pelanggaran HAM Prabowo

59 Pemirsa

Bidikdata – Setelah 20 tahun reformasi, bangsa Indonesia masih tertatih dengan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak terlepas dari sistem warisan rezim Soeharto dan kesombongan Prabowo karena dilindungi oleh rezim Soeharto.

Masalah kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat (gross violation of human rights) meliputi : (1) Pembunuhan masal (Gonisida), (2) Pembunuhan sewenang-wenang, (3) Penyiksaan, (4) Penghilangan orang secara paksa, ( 5) Perbudakan/ diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Namun, kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, tidak terlepas dari sistem komando dalam tubuh militer sebagai warisan rezim Soeharto. Dimana, pemerintah berkuasa menggunakan kekerasan militer dalam menyelesaikan masalah merupakan bentuk dari tindakan eksesif yang dilakukan dari kelanjutan Kebijakan Pemerintahan Soeharto.

Hal ini bisa dilihat pada proses penanganan yang dilakukan pemerintah berkuasa yang cenderung menghalalkan berbagai cara mulai dari penangkapan, penyiksaan, penahanan, dan tindakan militer terhadap orang atau kelompok yang dianggap menganggu sistem pemerintahan (penguasa).

sebut saja kasus penculikan para aktivis politik (1998) yang diduga melibatkan Prabowo, telah terjadi penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis.

Menurut catatan Kontras terdapat 23 orang yang menjadi korban. Dimana, 1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya yang masih hilang.

Selain terhadap 13 aktivis politik tersebut, penghilangan paksa juga diduga terjadi pada masa darurat militer di Aceh, sepanjang pendudukan Indonesia di Timor Leste sejak 1975-1999

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur (KPP HAM) menunjukkan telah terjadi pembunuhan, penyiksaan dan penindasan, penghilangan paksa, pemindahan paksa, hingga kekerasan berbasis gender yang melibatkan milisi pro-integrasi, militer, atau kepolisian Indonesia di Timor Leste selama 1999.

Berdasarkan analisis pola serta cakupan rentang waktu dan geografis yang luas, KPP HAM menyatakan kasus-kasus ini sebagai serangan luas dan sistematis terhadap penduduk sipil yang dilakukan pihak-pihak yang memiliki kesamaan identitas, sehingga pantas disebut kejahatan HAM berat.

Untuk itu seorang yang di duga melakukan pelanggaran HAM berat sangat tidak layak menjadi pemimpin, apalagi bercita-cita untuk menjadi pemimpin pun tidak pantas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here