Fitnah PKI oleh Lawan Politik PDIP Gencar di Dunia Maya

93 Pemirsa

Jakarta – Meski Pilpres masih dua tahun lagi, aksi-aksi fitnah terhadap pemerintah dan PDIP makin deras di bulan September ini.

Tercatat isu untuk menghancurkan elektabilitas dengan isu PKI ditubuh PDIP dilancarkan secara masif namun terkoordinir.

Presiden Jokowi sendiri sebenarnya malas mendengar isu-isu yang menghabiskan energi bangsa.

Namun kaum radikalis yang berkedok agama seperti tak suka dengan PDIP yang beraliran nasionalis semakin menguat dan beramai-ramai mereka menghadang dan bilamana mana menghancurkannya.

Dalam hal ini sangat jelas Presiden RI Joko Widodo menegaskan akan langsung “gebuk” gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) jika muncul kembali. “Jadi, kalau ada tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya, saya akan gebuk detik itu juga,” kata Presiden di tempat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, beberapa waktu lalu.

Jokowi mengungkapkan banyak beredar isu yang menyebut saat ini PKI bangkit. “Pertanyaannya di mana? Di mana? Karena jelas, sudah jelas, di konstitusi kita jelas, Tap MPR bahwa PKI, komunis dilarang di negara kita Indonesia,” tegasnya.

Presiden mengatakan, keberadaan PKI saat ini dibuat seolah ada lagi dan dinilai dirinya melindungi partai tersebut. “Sudah dikarang, kok. Apalagi, disorongkan kepada saya, seolah saya melindungi. Melindunginya di mana?” tanya Presiden.

Jokowi menjelaskan, saat PKI dibubarkan, dirinya masih berumur 3 tahun. “Ini enggaklogis, lalu ditarik orang tua saya,” kata Presiden. Jokowi menegaskan, bahwa pada era keterbukaan seperti saat ini, informasi apa pun tidak bisa disembunyikan.

“Mengecek kan gampang sekarang. Muhammadiyah punya, di Solo juga ada. Dicek saja, orang tua kita tinggal di mana? Di kampung mana? Di desa mana? Kakek nenek kita siapa saja bisa dicek. Sangat mudah pada era keterbukaan sekarang ini,” kata Jokowi.

Presiden mengaku sebenarnya malas menanggapi isu tersebut. “Sebetulnya saya juga malas menanggapi. Akan tetapi, karena sekarang ada kesempatan saya ngomonglah. Karena ini forum besar,” katanya.

Para tokoh-tokoh lawan politik seperti Ustad Alfian Tanjung berurusan dengan pihak berwajib karena dalam ceramahnya langsung menuding tanpa ada Tabayyun atau croschek kebenarannya hingga menjadi fitnah dengan isu PKInya.

Bahkan dengan media YouTube penceramah lainnya melakukan fitnah keji kepada pemerintah hingga berujung pengaduan kepada pihak kepolisian.

Jonru melalui akun Facebook, Instagram dengan polesan tulisan kerap menuding dan memfitnah pemerintahan. Jonru sendiri mengemas cerita untuk menjadi lawan politik Jokowi dan memamerkan namun ujung-ujungnya menggalang dana umat dan dipotong uang donatur 30% untuk kantungnya sendiri.

Yang lebih terbaru Asma Dewi telah diciduk oleh aparat keamanan karena terbukti menggunakan jasa buzzer Saracen dengan membayar Rp 75 juta dan memesan kata-kata yang memfitnah dan adu domba.

Terdapat juga berita dengan judul ngawur yang menjadi referensi Iramawati Oemar, oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti adalah potongan jawaban Menkeu Sri MulyaniIndrawati (SMI) saat menjelaskan mengenai kebijakan utang di DPR. Kalau Menkeu tidak tahu kemana uang negara pasti DPR sudah geger dan APBN tidak akan disetujui DPR menjadi UU.

“Singkatnya Pemerintah akan terus jaga dan kelola APBN secara hati-hati dan bijaksana untuk kepentingan rakyat dan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Saya kebetulan juga hadir pada saat rapat di DPR tersebut, sehingga nuansanya sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh tulisan Iramawati,” jelas dia.

Yang Kedua adalah mengenai pemotongan gaji PNS, Frans mengatakan bahwa potongan berita tersebut diambil ketika Menkeu SMI menjelaskan tentang simulasi APBN di kantor Kominfo.

“Beliau menyatakan “gaji khan nggak mungkin dipotong” untuk menekankan bahwa gaji PNSsudah ditetapkan secara resmi dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mungkin dilakukan pemotongan,” sambungnya.

Sehingga kalimat tersebut adalah kalimat retorika dalam penjelasan untuk simulasi penghitungan APBN. Jadi, tidak ada kalimat “Pilih berhutang atau gaji PNS dipotong?” atau kalimat yang menyerupai itu.

“Sayapun hadir di sana ketika itu dan suasananya juga mendukung pernyataan SMI. Kalau mau lihat videonya, bisa japri ke saya,” tantang Frans.

Terakhir tentang dana haji, Frans menjelaskan bahwa, hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. UU ini disahkan pada pemerintahan SBY, jadi pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya.

“Jadi saran saya untuk ibu Iramawati Oemar, ada baiknya sebelum mengeluarkan tulisan, harap melakukan cek dan ricek, membaca berita secara utuh (jangan hanya judulnya), konfirmasi ke pihak lain, sehingga mendapatkan berita yang berimbang dan proporsional. Kritik boleh, tapi dibuat secara matang dan tidak tergesa-gesa. Secara akal sehat aja, tidak mungkin kalau Menkeu sekelas SMI tidak mampu menjawab kemana larinya utang. Mungkin perlu banyak baca juga ya Bu,” kritik dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here