Gembar Gembor Busuk Buzzer Cendana Serahkan Harta Karun Padahal Hanya Arsip

1.582 Pemirsa

Para pendukung orde baru membuat heboh jagat negeri. Mereka membuat video dan unggahan video dengan judul bombastis “Keluarga Cendana serahkan harta karun kepada negara”. Padahal apa yang diserahkan oleh keluarga cendana yang diwakili putri sulung presiden kedua RI Suharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut hanyalah tambahan arsip statis tentang Presiden Soeharto dan Siti Hartinah alias Tien Soeharto.

Secara simbolis Mbak Tutut menyerahkan salah satu arsip kepada Plt. Kepala ANRI Sumrahyadi, di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C, ANRI, Jakarta, Kamis (18/7).

Arsip yang diserahkan pihak keluarga terdiri dari 19 roll microfilm yang berisi pidato Soeharto berikut dengan daftarnya, 10 roll microfilm pidato Ibu Tien Soeharto beserta daftar dan naskah pidatonya, 10 roll microfilm kumpulan risalah sidang kabinet periode tahun 1967-1998.

Kemudian proklamasi integrasi Balibo, yang mendeskripsikan tekad rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan Indonesia tahun 1976 beserta daftarnya, satu album foto yang terdiri dari 91 lembar foto yang merekam kegiatan Soeharto berikut compact disc-nya.

Selain menyerahkan arsip, pihak keluarga juga meminjamkan satu unit alat baca microfilm yaitu microreader kepada ANRI.

“Dengan diserahkannya arsip-arsip ini kepada ANRI, maka arsip-arsip tersebut akan terpelihara sebaik-baiknya serta akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukannya,” kata Mbak Tutut dalam sambutannya yang dikutip dari CNN Indonesia.

Padahal sesuai UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, ANRI mewakili negara berhak untuk menjaga dan menyimpan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan kenegaraan. UU Nomor 43 Tahun 2009 menyatakan seluruh arsip kepresidenan Presiden Suharto tersebut harus diserahkan sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga harus dikelola dan diselamatkan oleh negara.

Lalu apa yang berharga kalau memang seharusnya sejak 10 tahun lalu sejak diundangkannya UU No 43 tersebut baru diserahkan sekarang ?

Kemana harta karun ratusan triliunan yang pernah diungkap majalah TIME pada 24 Mei 1999 ?

Majalah Time menerbitkan tulisan tentang bagaimana mantan Presiden Soeharto menumpuk harta kekayaannya setelah 32 tahun berkuasa. Soeharto dan keluarganya kemudian menggugat penerbitan itu, dan menuntut ganti rugi triliunan rupiah. Pada bulan April 2009, Mahkamah Agung yang melakukan tinjauan kembali gugatan itu memenangkan majalah Time, yang kemudian juga dirayakan sebagai kemenangan kebebasan pers.

Tepat setelah kejatuhannya dari kekuasaan, muncullah gerakan-gerakan kekayaan pribadinya yang tak terkontrol. Bulan Juli 1998, muncul laporan bahwa sejumlah besar uang yang terkait dengan Indonesia telah bergeser dari bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang sekarang dianggap sebagai tempat yang lebih aman untuk deposito gelap.

Pemindahan itu menarik perhatian Departemen Keuangan Amerika Serikat, yang melacak gerakan-gerakan seperti itu, dan memulai penyelidikan diplomatik di Wina.

Kini, sebagai bagian dari penyelidikan selama empat bulan yang mencakup 11 negara, TIME telah mengetahui bahwa sebanyak $9 miliar uang Soeharto dipindahkan dari Swiss ke rekening bank yang ditunjuk di Austria.

Angka tersebut tidak buruk untuk seorang pria yang gaji jabatan presidennya $1.764 dalam sebulan ketika dia meninggalkan kursi RI 1. (Soeharto kemudian menyangkal bahwa ia memiliki deposito bank di luar negeri dan bersikeras bahwa kekayaannya berjumlah hanya 19 hektar lahan di Indonesia, ditambah $2,4 juta dalam tabungan.)

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional dan majalah Properti Indonesia, keluarga Soeharto sendiri atau melalui entitas perusahaan mengontrol sekitar 3,6 juta hektar real estate di Indonesia, sebuah area yang lebih besar dari total wilayah Belgia. Luas area itu termasuk 100 ribu meter persegi ruang kantor utama di Jakarta dan hampir 40 persen dari seluruh provinsi Timor Leste.

Di Indonesia, enam keturunan Soeharto memiliki prosentase saham yang signifikan di setidaknya 564 perusahaan, dan kepentingan luar negeri mereka termasuk ratusan perusahaan lain, tersebar dari Amerika Serikat hingga Uzbekistan, Belanda, Nigeria, dan Vanuatu. Anak-anak Soeharto—termasuk Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang kini mendirikan Partai Berkarya—juga memiliki banyak sumber kekayaan.

Selain peternakan senilai $4 juta di Selandia Baru dan setengahnya dalam yacht senilai $4 juta yang ditambatkan di luar Darwin, Australia, putra bungsu sang presiden Tommy Soeharto memiliki 75 persen saham di lapangan golf 18 lubang dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris.

Bambang Trihatmodjo, putra kedua Soeharto, memiliki sebuah penthouse senilai $8 juta di Singapura dan sebuah rumah besar seharga $12 juta di lingkungan eksklusif Los Angeles, hanya berjarak dua rumah dari hunian bintang rock Rod Stewart dan tak jauh dari rumah saudaranya, Sigit Harjoyudanto, yang seharga $9 juta.

Putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana mungkin telah menjual jet jumbo Boeing 747-200 miliknya, tetapi armada pesawat keluarga termasuk, setidaknya hingga saat ini, pesawat seri DC-10, Boeing 737 biru dan merah, serta Challenger 601 dan BAC -111 dari Kanada. Pesawat BAC-111 sendiri pernah menjadi milik Skuadron Ratu Elizabeth II Kerajaan Inggris, menurut Dudi Sudibyo, redaktur pelaksana majalah Angkasa Indonesia.

Soeharto maupun keenam anaknya tidak menanggapi permintaan untuk melakukan wawancara, meskipun pengacara untuk mantan Presiden dan putra Bambang menegaskan bahwa klien mereka tidak melakukan tindakan ilegal. Memang, tidak ada yang membuktikan bahwa klan Soeharto melanggar hukum apapun. Perusahaan mereka sebagian besar terdiri dari entitas operasi yang mengubah keuntungan, menciptakan lapangan kerja, dan mengimpor teknologi Barat.

Saat ini kasus yang telah pasti dan inkracht adalah putusan mahkamah agung RI tentang kekayaan Yayasan Supersemar yang masih dikuasai oleh keluarga cendana.

Kejaksaan Agung ( Kejagung) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset milik Yayasan Supersemar.

Aset yang disita tersebut antara lain villa di Mega Mendung, Bogor dan Gedung Granadi di Jakarta Selatan. Selain dua aset yang telah disita, juga dilakukan penyitaan 113 rekening milik Yayasan Supersemar oleh tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menutupi kerugian negara.

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Mukri mengatakan, Kejagung melalui tim eksekutor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak akan berhenti mencari seluruh aset tersebut hingga terkumpul uang senilai Rp 4,4 triliun sebagai ganti kerugian negara.

“Tetap kami melakukan investigasi melalui asset recovery untuk pelacakan aset-aset sampai memenuhi target kerugian negara 4,4 triliun,” kata Mukri di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Keluarga cendana pun mulai mengumpat atas usaha gigih pemerintahan Jokowi-JK untuk menyita harta karun cendana yang telah terbukti dilakukan dengan cara melawan hukum. Putri Presiden ke-2 Soeharto, Titiek Soeharto misalnya menyesalkan penyitaan aset Yayasan Supersemar dengan alasan pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan pendidikan semua orang.

Lagi-lagi orasi dan lagu lama Orde Baru tetap dinyanyikan oleh keluarga Suharto tersebut atas nama kepentingan rakyat untuk menyembunyikan kepentingan pribadi dan keluarga mereka.

Masyarakat tentu harus terus membantu pemerintahan Jokowi untuk terus memburu harta karun keluarga cendana yang didapatkan melalui cara melawan hukum. Penggunaan harta haram untuk tindakan-tindakan melawan hukum dan pemerintah semakin santer saat IPW menegaskan keterlibatan keluarga cendana dalam kerusuhan 22 Mei 2019.

Big dalang kerusuhan aksi 22 Mei sebelumnya diungkap oleh Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane. Hal tersebut dikatakan Neta ketika menjadi narasumber dalam acara Prime Talk di Metro TV dan diunggah ke YouTube.

Menurut Neta, keluarga Cendana berperan dalam membuat bargaining untuk menciptakan kerusuhan. Bargaining dimaksud tentu agar pemerintahan Jokowi surut untuk mengejar dan mengeksekusi harta karun haram mereka.

Neta juga menyebut seseorang berinisial TS yang mendatangkan preman dari luar daerah ke Jakarta sebelum kerusuhan. TS disebut Neta adalah seorang pengusaha dan petinggi sebuah Partai Politik (Parpol).

“TS ini seorang pengusaha, orang Parpol. Dia mendatangkan preman dari Surabaya. Ada puluhan dibawa naik pesawat kemudian diinapkan di sejumlah hotel di Jalan Wahid Hasyim,” tutur Neta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here