Gerindra Sebut Politik Kentut Susah Dibuktikan, Karena Malu Kawan Sendiri

725 Pemirsa

Sikap kubu Prabowo-Sandi dalam menghadapi sidang dan hasil sidang PHPU sengketa Pilpres 2019 sangat berlainan satu dengan lainnya. Kuasa hukum Prabowo-Sandi sebelum keputusan MK dibacakan telah menegaskan akan menerima apapun hasil keputusan MK.

Anggota tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selama PHPU Pilpres 2019, Denny Indrayana menyatakan tak ada ruang hukum lain setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dikatakan usai MK menolak gugatan pihaknya tadi malam.

Denny menegaskan sejauh ini tak ada pembahasan langkah hukum saat menemui Prabowo semalam.

Denny mengakui pihaknya menghormati dan menjunjung putusan MK yang menolak semua dalil gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi sidang putusan.

Demikian pula dengan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto yang bahkan menegaskan kesiapan dirinya menerima keputusan MK dengan menunjukkan mukanya.

“Emang muka saya tidak menunjukkan siap menerima keputusan? Siaplah. Masa sih nggak siap,” ujar BW kepada wartawan usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6) malam.

BW juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan dan mendukung timnya dalam proses sengketa tersebut. Termasuk, kata dia semua pihak yang mendoakan agar seluruh proses ini berjalan baik.

Namun berbeda dengan politisi Gerindra Desmond J Mahesa yang menyebut sidang MK hanya politik kentut.

“Politik hari ini sama dengan kentut baunya ada wujudnya tidak ada,” kata Desmon

“Di MK itu kecurangan jelas, tapi susah dibuktikan. Itu kan politik kentut hari ini. Tapi kita merasakan baunya,” tambahnya

Pernyataan Desmond ini sangat ironis karena untuk membuktikan wujud kentut tersebut tentunya justru membuka borok diri sendiri, karena banyaknya kasus-kasus kecurangan pemilu justru dilakukan oleh kader gerindra sendiri.

Sehingga alasan Desmond kecurangan susah dibuktikan karena bila dikumpulkan justru kader gerindra banyak mewarnai perkentutan politik di Indonesia ini.

Beberapa kecurangan pemilu 2019 yang dilakukan kader Gerindra yang telah divonis pengadilan antara lain :

  1. Caleg Gerindra, N.R Kurniasari divonis bersalah karena melakukan kampanye di tempat ibadah
  2. Caleg Partai Gerindra Dapil III Batam, Muhammad Yunus M. Afriyandi divonis bersalah kasus politik uang
  3. Caleg terpilih Gerindra Sulbar H Haris Halim Sinring divonis bersalah kasus politik uang
  4. Lima Komisioner KPU Palembang Jadi Tersangka Pidana Pemilu dimana Kota Palembang Prabowo-Sandi mendulang suara lebih besar
  5. Tiga Petugas PPK Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu penggelembung suara Caleg Gerindra Divonis bersalah
  6. Caleg Gerindra M. Apriyandi di Tanjungpinang divonis bersalah atas kasus politik uang
  7. Caleg DPRD Wonogiri dari Partai Gerindra, Lambang Purnomo divonis bersalah atas kasus politik uang
  8. Caleg Gerindra di Bangka Belitung, Samsul Bahri divonis bersalah menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan dinas
  9. Caleg Gerindra DPRD Batam Muhammad Yunus Nad divonis bersalah melakukan politik uang

Demikian juga kasus anggota KPU Tangerang Selatan (Tangsel) Ajat Sudrajat yang menyembunyikan track record dirinya yang pernah menjadi kader Gerindra. Dalam persidangan terungkap fakta Ajat dengan sengaja tidak mencantumkan riwayat pekerjaan secara terbuka dalam riwayat kerja non kepemiluan sewaktu mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu. Teradu hanya menerangkan sebagai wiraswasta.

“Tindakan Teradu yang tidak memuat rekam jejak sebagai Tenaga Ahli pada salah satu Fraksi di DPR RI dapat menimbulkan praduga bahwa ada fakta yang disembunyikan terkait netralitas Teradu,” demikian pertimbangan DKPP dalam putusan yang dikutip dari website DKPP, Senin (21/1/2019).

Desmond Mahesa sebagai ketua BPN Daerah Banten tentu secara tidak langsung ikut dalam perkentutan politik Ajat tersebut, dan patut dicurigai sebagai bagian politik Gerindra menyusupkan kadernya ke KPU sembari menuding orang lain melakukan kecurangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here