Hakim Tolak Praperadilan Aktivis Papua Surya Anta Cs

Hakim Tolak Praperadilan Aktivis Papua Surya Anta Cs
Hakim Tolak Praperadilan Aktivis Papua Surya Anta Cs
93 Pemirsa

Hakim tunggal praperadilan Agus Widodo menolak keseluruhan permohonan praperadilan yang diajukan oleh enam aktivis Papua.

Enam pomohon antara lain Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Surya Anta dan lima mahasiswa Papua yakni Issay Wenda, Arina Elopere, Charles kossay, Ambrosius Mulait dan Dano Tabuni.

Dalam salah satu pertimbangannya, Hakim Agus Widodo menilai permohonan praperadilan tersebut cacat formil dan materil.

Hakim juga sempat menyinggung soal Cq dan institusi kepresidenan sebagai salah satu pihak termohon dalam permohonan.

“Dengan demikian dalam mempertimbangkan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan pemohon dan termohon maka permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ucap Hakim Agus Widodo saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

“Mengadili, satu, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Dua, membebankan biaya perkara kepada pihak pemohon sebanyak nihil,” kata Agus.

Gugatan praperadilan ini telah bergulir sejak sidang pertama yang digelar pada 11 November 2019 lalu. Sidang sempat ditunda hingga tiga pekan lantaran perwakilan Polda Metro Jaya tak jua memenuhi panggilan sebagai termohon.

Di tengah persidangan, Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan tak lazim dalam penangkapan yang hanya berselang dua hari sejak polisi menerima laporan tentang pengibaran bintang kejora. Pasalnya ia menerangkan, ada banyak prosedur yang harus dipersiapkan dan dilalui polisi sebelum menangkap seseorang.

“Waktu dua hari dari (penerimaan) laporan, kemudian menetapkan (tersangka) secara normal, kalau ditanya keabsahan (itu) tetap sah. Tapi apakah itu biasa, menurut saya menjadi tidak biasa,” kata Abdul Fickar sebagai saksi ahli menanggapi pertanyaan pengacara Tim Advokasi Papua, Oky Wiratama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Dari kasus di atas, maka diharapkan aparat penegak hukum dapat memproses hukum semua pelaku kejahatan yang ingin merusak keutuhan NKRI dengan menyuarakan Papua lepas dari NKRI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here