Hiperbola Prabowo tentang Keuangan Negara

190 Pemirsa

Bidikdata – Jakarta – Capres 02 Prabowo yang lebih pantas menjadi penulis cerita fiksi daripada menjadi presiden karena jago mengarang indah. Ia menyebut angka kemiskinan mencapai 68 juta jiwa, padahal berdasarkan data BPS angka kemiskinan di era Presiden Jokowi sebesar 9,66% justru menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Kalau ia jadi presiden pun belum tentu dapat menyaingi pencapaian Presiden Jokowi. Prabowo tukang nyinyir yang selalu berbicara bukan berdasarkan fakta dan hanya angan-angan belaka.

Prabowo yang suka lebai. Ia menyebut kondisi utang Indonesia sangat mengkhawatirkan. Padahal, Menkeu RI, Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia masih aman dan terkendali. Prabowo suka heboh sendiri, namun justru membuat masyarakat resah. Sebagai calon pemimpin, seharusnya Prabowo mampu menciptakan optimisme kepada masyarakat, bukan malah menakut-nakutinya dengan kabar bohong.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih dalam batas aman kendati total utang pemerintah sampai tahun 2018 kini tercatat sebesar Rp 4.418,3 triliun. Selama empat tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), utang bertambah Rp 1.809,6 triliun.

Banyak pihak menilai nominal utang pemerintah sebesar Rp 4.418,3 triliun sudah pada tarap mengkhawatirkan. Namun, bagi Sri Mulyani mengaku tidak mengkhawatirkan, dibadningkan negara-negara lainnya.

“Debt to GDP ratio sepengetahuan saya, itu 30 persen, nggak tinggi. Tapi kita tidak katakan mau sembrono. Kan nggak juga. Kita harus hati-hati, defisit makin diperkecil. Apakah dengan defisit kemarin Rp 1,7 triliun, itu besar? Apakah itu berarti pemerintah ugal-ugalan? Ya nggak lah,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

“Indonesia sekarang growth di atas 5 persen dan defisitnya di bawah 2 persen. Jadi, tidak relevan statement IMF itu untuk Indonesia karena berarti kita kan makin hari akan makin menurun,” kata Sri Mulyan

Besaran utang pemerintah memiliki batasan aman atau tidaknya diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17/2003.

Disebutkan pada Pasal 12 ayat (3) bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here