Hoax Oposisi Lakukan Fitnah Keji untuk Suara Rakyat

543 Pemirsa

Jakarta –  Fenomena hoax yang terjadi di Indonesia ini adalah bentuk propaganda hitam. Kebenaran materi propaganda tidak diperhatikan lagi, karena yang dipentingkan adalah tujuannya.

Pendukung oposisi bertindak dengan cara-cara murahan dengan sengaja menebar kebohongan dan banyak membual untuk membentuk opini negatif terhadap Pemerintah dan memenangkan Prabowo-Sandi.

Bahwa pembagian sertifikat tanah adalah tindakan nyata Pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat, yang telah terbukti dan dilaksanakan diberbagai daerah seluruh Indonesia, sehingga masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan kebohongan yang disebarkan underbow oposisi.

Kasus-kasus underbow oposisi yang tergabung dalam MCA sangat meresahkan di 2018 dari kasus penganiayaan ulama hanya ada 3 dan itu tidak ada hubungan dengan aktifitas politik. Sejak dilakukan penangkapan belasan orang di berbagai kota yang disebut tergabung dalam grup MCA (Muslim Cyber Army), situasi di sosial media relatif lebih kondusif. Berita-berita yang provokatif terkait isu kekerasan terhadap pemuka agama dan kebangkitan Partai Komunis Indonesia seketika menjadi lenyap atau tidak muncul lagi.

Derasnya penggunaan hoax sebagai alat propaganda (abu-abu dan hitam) cenderung dominan dilakukan oleh oposisi.Kelompok oposisi yang belum mempunyai bukti kinerja, mempunyai kemungkinan besar untuk menggunakan kabar-kabar negatif, bahkan bohong, sebagai materi propaganda untuk melemahkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah atau penguasa.

Banyakan underbow melakukan penggunaan hoax, apapun tujuannya, harus dihentikan. Pasalnya, Indonesia yang sedang menjalankan tahun  2019 harus babas dari cara-cara yang tidak terpuji seperti dengan menggunakan hoax untuk mendiskreditkan pihak lain.

Seharusnya Politik berbasiskan kompetensi harus diutamakan. Biarkan masyarakat memilih dan mengambil keputusan berdasarkan kompetensi kandidat yang bertarung.

Jika dalam berpolitik masyarakat masih diarahkan untuk menggunakan platform identitas, dan bukan kompetensi dan program kerja, maka kekhawatiran bahwa kegiatan politik justru akan semakin melemahkan kerukunan dan perdamaian menjadi benar. Kebhinekaan dan keragaman yang dijunjung tinggi di Indonesia tidak perlu dicederai oleh aktifitas politik yang berdasarkan platform identitas.

Untuk itu para pemangku kepentingan dalam tahun politik  2019 agar melakukan aktivitas politik yang sehat, dan bukan dengan cara-cara yang tidak terpuji, seperti dengan menggunakan kabar bohong (hoax) yang cenderung akan meresahkan masyarakat.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Selasa (8/1) menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf mencapai 54,9%. Dengan tingkat keterpilihan ini, keduanya unggul 20,1% dibandingkan penantangnya, di mana elektabilitas Prabowo-Sandiaga 34,8%. “Kalau dari hasil survei kan semua solid, bahkan menunjukkan arah yang makin positif,” kata Hasto.

Politisi PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, ia tak khawatir dengan adanya markas BPN Prabowo-Sandiaga di Solo. Justru, hal tersebut akan semakin meningkatkan semangat kader-kader PDIP untuk mempertahankan basis wilayahnya.

Alasannya, tak ada pihak yang ingin basis wilayahnya beralih ke partai lain, termasuk PDIP. “Ya buat kami PDI Perjuangan, banteng-bantengnya jadi bangun dari tidur dan tanduknya keluar,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berdasarkan survei internal saat ini masih berkisar di angka 62%. Angka tersebut dirasa masih cukup aman bagi Jokowi-Ma’ruf.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here