Imajinasi Amien Rais Lengserkan Jokowi Terkait Diputusnya Kasasi Karhutla Oleh MA

Imajinasi Amien Rais Lengserkan Jokowi Terkait Diputusnya Kasasi Karhutla Oleh MA
123 Pemirsa

Amien Rais seolah mendapat ruang kecil yang membuat spiritnya meningkat meski usianya semakin senja. Amien Rais benar-benar memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk menyerang pemerintah, ia mengomentari kekalahan pemerintah dalam kasus Karhutla yang diputus kasasinya di Mahkamah Agug (MA).

Dalam hal ini pernyataan Amien Rais yang terkesan over lebay, ia menyebut jika PK yang akan diajukan oleh pemerintah nanti ditolak oleh MA, maka ada peluang untuk Amien Rais menyambar kepada persoalan posisi Jokowi sebagai Presiden.

Amien punya dendam terselubung pada saat Pilpres lalu dan meminta Jokowi mundur, “Kalau di PK dikalahkan lagi itu artinya apa ya? Harus lho, hanya mundur. Yang kayak begini beyond imagination. Kok tiba-tiba saja,” ujarnya dalam acara di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7).

Imajinasi Amien terlalu lepas dan seolah diatas angin sehingga ia berpikir bisa melengserkan Jokowi dengan langkah yang membuatnya terjatuh sendiri.

Dengan bangganya Amien Rais menyatakan bahwa MA hebat karena telah memutus bersalah Presiden Jokowi dalam perkara perdata kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah.

“Yang hebat sekali Mahkamah Agung, yang biasanya loyo, mengatakan Presiden Jokowi telah melanggar undang-undang,” katanya.

Adakah logika yang bisa diterima, ketika sebuah kasus hukum yang bahkan sangat jauh dengan konsekwensi logis terhadap posisi Presiden, harus digiring seolah-olah merupakan kesalahan fatal yang mengharuskan Presiden mundur dari jabatannya?

Sepertinya Amien tak tahu sedikitpun tentang aspek yang memungkinkan seorang Presiden dapat dipaksa mundur dari jabatannya. Jika dia paham tentang hal yang satu ini, niscaya tidak akan muncul pernyataan absurd itu.

Mungkin ini khayalan tingkat tinggi Amien Rais yang sudah kehabisan akal untuk meenjatuhkan Presiden Jokowi meski sudah terpilih untuk kedua kalinya dan diakui oleh Prabowo Subianto.

Obsesi Amien begitu besar untuk menyulut opini masyarakat, agar menimpakan setiap kesalahan pemerintah itu pada diri Presiden. Meskipun beberapa hari lalu ada potongan pernyataannya yang menjanjikan tidak akan mengganggu Jokowi dan memberikan kesempatan dalam periode jabatannya yang kedua.

Sosok sengkuni nampaknya tak pernah hilang dalam diri Dewan Kehormatan PAN ini. Dendam kesumat sudah melekat padanya. Sehari saja tak menyerang Jokowi mungkin Amien tak bisa tidur pulas.

Sudahlah pak tua seharusnya kau memberikan solusi yang baik dan tidak memprovokasi masyarakat untuk menyalahkan yang belum terjadi soal kasasi yang ditolak karena masih ada PK yang akan dilakukan.

Oleh karena itu narasi yang menuntut Presiden mundur, membuktikan Amien Rais belum move on dari kenyataan bahwa masa kampanye dan rivalitas pilpres telah usai.

Fakta sebenarnya, kasus kebakaran hutan yang memicu opini Amien Rais, tidak lebih dari gugatan perdata dari beberapa pihak penggugat, yang menghendaki pemerintah dituntut melakukan beberapa langkah pencegahan, agar kebakaran hutan itu tidak berulang.

Sangat jauh panggang dari api jika hanya karena gugatan perdata yang diputus menang melawan pemerintah, digoreng sedemikian rupa menjadi faktor yang mengharuskan mundurnya seorang Presiden. Inilah kesempatan yang selama ini ia cari untuk menjatuhkan Presiden.

Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui penolakan dari MA terkait gugatan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa selama ini pemerintah telah berupaya menyediakan fasilitas untuk mengantisipasi karhutla.

“Pemerintah sudah siap dengan 10 helikopter disebar, pesawat terbang untuk mengebom (air) dan itu jauh lebih baik daripada 2015. Tahun 2015 itu puncaknya kebakaran hutan, tapi sekarang sudah turun,” ucapnya.

MA sebelumnya menolak kasasi yang diajukan pemerintah selaku pihak tergugat terkait kasus karhutla di Kalteng. Pihak tergugat itu di antaranya Presiden Joko Widodo, Menteri KLHK, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

MA menguatkan vonis tingkat banding yang menyatakan Jokowi dan jajarannya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan dan lahan. Putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019.

Gugatan ini berasal dari kelompok masyarakat yang menggugat negara atas kasus karhutla. Para penggugat tersebut di antaranya, Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.

Salah satu tuntutannya adalah meminta pemerintah mengeluarkan aturan operasional untuk melindungi lingkungan dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk pelayanan dan perawatan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here