Ini Perbedaan Pembangunan Infrastruktur Zaman Belanda Dan Era Jokowi

234 Pemirsa

Bidikdata – Kepuasan publik atas pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Jokowi, ternyata semakin mengkhawatirkan pihak-pihak oposisi yang berkepentingan menjegal kinerja pemerintahan agar popularitas pemimpinnya tidak semakin terpuruk karena telah tertinggal jauh dari hal-hal dan kontribusi konkret kepada negara.

Seperti beberapa kali dinyatakan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono yang selalu mempermasalahkan fokus pemerintah kepada pembangunan infrastruktur. Menurut Ferry pembangunan infrastruktur itu tidak menyejahterakan rakyat, bahkan secara tendensius menyebutkan pembangunan infrastruktur itu hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Seperti diketahui presiden Jokowi baru-baru ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai tujuan utama untuk mempersatukan ribuan pulau di Indonesia, terutama daerah-daerah luar Jawa yang selama ini selalu tertinggal dalam akses pembangunan.

“Ada banyak juga proyek infrastruktur Pemerintah yang tidak tepat, seperti di Papua dan Sumatera. Pemerintah lebih banyak mengejar proyek pembangunan infrastruktur yang berupa fisik tanpa melihat otputnya,” ujarnya saat memberikan  pandangannya dalam diskusi yang bertajuk “Mana Lebih Dulu: Daya Beli Masyarakat atau Infrastruktur”. Rabu (15/11) seperti dikutip dari portal kabar3.

Sebagai politikus dari partai yang menamakan dirinya Indonesia Raya tentu sangat disesalkan bila pembangunan di Papua dan Sumatera sampai disesalkan oleh caleg gagal dari dapil Jabar VIII ini (Cirebon, Indramayu). Padahal seperti dinyatakan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur yang lambat semakin menambah besar biaya dikeluarkan dalam upaya memeratakan perekonomian.

“Etos kerja, produktivitas, kedisiplinan nasional. Ini harus kita bangun kembali untuk jadi negara besar, kuat, maju dengan gerakan perubahan. Pola pikir, etos kerja, produktif. Kenapa bangun infrastruktur? ini fundamental, pondasi. Kenapa tol Sumatera, trans Papua, pelabuhan Kuala Tanjung, Makassar newport, kenapa? untuk memenangkan persaingan, kompetisi bukan lain-lain,” Kata Jokowi Rabu (15/11) kemarin.

Sehingga sangatlah tidak masuk akal seseorang yang pemimpinnya selalu mengembar-gemborkan Indonesia menjadi akan menjadi “Macan Asia” namun menolak untuk mempersiapkan diri untuk dapat lebih bersaing di kancah perekonomian internasional terutama di Asia yang menjadi tempat pertumbuhan tertinggi di dunia.

Sebagai pengusaha batu bara tentunya mantan napi di era SBY ini tidak memerlukan infrastruktur yang mumpuni untuk menjalankan usahanya, karena cukup keduk dan angkut hingga pengapalan kepada pembelinya telah cukup dibangun infrastrukturnya selama pemerintahan orde baru yang sangat memiliki ketergantungan pendapatan hanya pada sektor migas.

Sehingga tuduhan Waketum Gerindra bahwa infrastruktur yang digencarkan Presiden Jokowi saat ini hanya untuk mengeksploitasi kekayaan negara seperti di Zaman Belanda adalah kritikan bagi dirinya sendiri sebagai Ketua Asosiasi pengusaha batu bara, sektor yang seringkali diprotes masyarakat karena kerakusan mereka mengeksploitasi sumber daya alam.

Daya beli masyarakat yang disorot calon gubernur Jawa Tengah ini pun telah menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditingkatkan. Berbagai program telah disiapkan untuk pemerataan peningkatan daya beli tersebut hingga ke desa, dengan adanya pencanangan Program Padat Karya Cash terutama dalam pemanfaatan dana desa.

Selain dana desa, pihak-pihak kementerian seperti PUPR juga telah menyiapkan Rp 11,2 Triliun untuk program padat karya cash tersebut sehingga diharapkan sejak Januari 2018 kelak rakyat Indonesia mendapatkan pendapatan lebih agar daya beli masyarakat terutama di desa-desa dapat terangkat.

Perbedaan penting dari pembangunan Infrastruktur di Zaman Belanda seperti pembangunan jalur utara Pulau Jawa dan Selatan oleh Gubernur Jenderal Daendels adalah ekploitasi berlebihan kepada rakyat Indonesia seperti kebijakan kerja paksa, kini di Zaman Jokowi pembangunan infrastruktur adalah untuk pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan akses rakyat kepada anggaran pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Selain itu seperti diungkapkan Presiden Jokowi sendiri bahwa pembangunan infrastruktur adalah untuk menyatukan Indonesia, bukan seperti zaman Belanda yang justru bertujuan untuk memecah belah persatuan rakyat di nusantara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here