Ini yang Buat FAPP Yakin MK Akan Tolak Gugatan Perppu Ormas

sidang lanjutan uji materi uu
32 Pemirsa

Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) yakin Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Sidang judicial review Perppu Ormas dengan agenda pembacaan keterangan dari pihak pemerintah disaksikan perwakilan dari tujuh penggugat. Mereka adalah Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto, Advocat Cinta Tanah Air, Aliansi Nusantara Kuasa, Advokat Afriady Putra, Pusat Persatuan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Nusantara dan Aliansi Nusantara Kuasa.

Menurut anggota FAPP I Wayan Sudirta mengatakan kedudukan hukum para pemohon masih dipertanyakan. Pasalnya, dari segi legal standing Sidarta menilai pemohon tidak cukup kuat.

“Bagaimana mau menang jika legal standing saja masih dipersoalkan, diragukan. Berputar-putar, berganti-ganti (pemohonnya),” ucapnya, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/17).

Berdasarkan survei Wahid Foundation bersama Lingkar Survei Indonesia pada 2016 menyebutkan bahwa 11 juta dari 150 juta penduduk muslim Indonesia mengaku siap melakukan tindakan radikal sehingga Perppu Ormas sebagai upaya antisipasi dari Pemerintah yang patut didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Sedangkan 600 ribu orang atau 0,4 persen penduduk muslim Indonesia pernah melakukan tindakan radikal. Karena itu pemerintah menerbitkan Perppu Ormas sebagai upaya antisipasi dari Pemerintah yang patut didukung oleh seluruh elemen bangsa.

“(Survei) menyatakan sekitar 11 juta masyarakat kita sudah dipengaruhi untuk mengikuti ideologi lain di luar NKRI. Apakah ini bukan dalam keadaan mendesak?” jelas Sidarta.

Menurut dia, unsur keadaan mendesak dengan munculnya Perppu sudah terpenuhi. Alhasil, penerbitan aturan ini sudah sesuai dengan undang-undang.

Sementara, dari sisi hukum, lanjut dia, pihak yang tak setuju masih bisa menggugat regulasi dengan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka juga bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, Sidarta mempertanyakan protes pihak yang menilai penerbitan Perppu Ormas tidak demokratis. Pasalnya, tak ada tindakan represif yang mengindikasikan hilangnya demokrasi. Sebab, bekas anggota ormas yang dibubarkan tetap diberi ruang di Tanah Air.

“Tersedia cukup lembaga dan jalur untuk menempuh upaya hukum untuk membela hak-haknya,” kata dia.

Namun dari pihak ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengaku merasa terancam atas hadirnya Perppu tersebut. Dalam hal ini Sidarta menegaskan penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak mengancam kelompok tertentu. Namun keberadaan Perppu tentang Ormas tersebut justru untuk melindungi NKRI.

“Yang benar Perppu ini melindungi NKRI. Kalau tidak ada Perppu ini, siapa jamin NKRI ini utuh, justru karena Perppu ini kita menjadi tentram dan nyaman,” tegasnya.

Sidarta menilai bahwa profesi Advokat akan terancam kalau dasar negara ini diganti. Misalnya, lanjut Sidarta mengatakan kalau diganti dengan kekuasaan tertentu berada di satu tangan, penegakkan hukum satu tangan. Berarti tidak diperlukan advokat untuk menegakkan hukum. Oleh karena itulah, Sidarta meyakini bahwa MK akan menolak uji materi para pemohon.

Namun jika keberatan pemohon dikabulkan, maka akan membawa dampak sangat berat bagi pemerintah untuk bertindak melindungi segenap bangsa dan negara, baik ancaman dari dalam maupun dari luar.

Oleh karena itulah pemerintah berkewajiban melindungi seluruh warganya dari ancaman pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Maka, masyarakat pun harus ikut serta mendukung keputusan pemerintah demi kepentingan bersama dan bukan golongan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here