Jaga Inlasi, Pemerintah dan BI Luncurkan Aplikasi Pemantau Harga Pangan Strategis

39 Pemirsa

Jakarata – Bank Indonesia bersama pemerintah telah meresmikan Pusat informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.

PIHPS Nasional ditujukan untuk memberikan akses informasi harga pangan terkini bagi masyarakat dan sekaligus mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Adapun inisiatif pengembangan PIHPS Nasional ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada acara Sinergi Aksi Ekonomi untuk Rakyat di Brebes 11 April 2016 untuk dikembangkannya sistem informasi pangan dan sistem koordinasi pengendalian harga pangan dalam skala nasional.

Pada tahap awal, data di dalam PIHPS Nasional mencakup data harga di pasar tradisional untuk 10 komoditi pangan dengan 21 varian yang cukup dominan dikonsumsi masyarakat dan merupakan komoditas yang menjadi sumber inflasi pangan.

PIHPS Nasional juga dapat diakses oleh masyarakat luas dengan membuka laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi PIHPS Nasional versi Android dan iOS.

Pengembangan PIHPS Nasional menjadi bagian dari komitmen bersama BI dan pemerintah untuk menjaga inflasi 2017 terkendali dalam sasarannya yakni pada kisaran 4% plus minus 1%.

BI juga menyampaikan tentang bagaimana masyarakat dapat mengetahui pembaruan informasi mengenai PIHPS Nasional itu sendiri.

“Update data dilakukan setiap hari kerja dari pukul 9 hingga 11 pagi. Di validasi BI jam 10 sampai 12 dan publikasi jam 1,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (12/6/17).

Agus pun berharap data ini dapat berdampak positif bagi pembangunan nasional. Sebab, dengan stabilnya inflasi akan berdampak pada peningkatan kepercayaan investor kepada Indonesia.

Selain itu dapat mengontrol fluktuasi harga komoditas pangan utama sehingga diharapkan dapat meredusir praktek kartel.

Seperti diketahui, peresmian PIHPS Nasional dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, serta dihadiri oleh unsur Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPlD).

Sistem ini nantinya akan terus dikembangkan oleh pemerintah. Tak hanya konsumen, sistem untuk produsen pun nantinya juga akan turut disediakan.

“Pengembangan ke depan adalah tentang data riil secara periode. Beberapa negara tetangga kita telah memiliki regulasi yang kuat. Terkait hal ini desain PIHPS telah dilakukan dan akan dikembangkan sebagai referensi bagi masyarakat. Kami akan selalu lakukan sosialisasi,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here