Jangan Baper, Penetapan Tersangka Ketua PA 212 Murni Pidana

7 Pemirsa

Bidikdata – Penetapan tersangka Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif menjadi gorengan sedap bagi kubu oposisi. Jelas-jelas diduga melanggar dugaan pemilu, isu yang dilempar justru kriminalisasi. Sebuah strategi khas yang dilancarkan untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menyikapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat suara. Menurutnya, penetapan tersangka Slamet Ma’arif berhubungan erat dengan dugaan pelanggaran Pemilu. Dia meminta publik membedakan hal tersebut sebagai bentuk kriminalisasi hukum atau bukan.

“Ya tentu kita harus bedakan kriminalisasi dengan masalah hukum,” kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (12/2). Kalau memang bentuk kriminalisasi terhadap ulama, JK meminta agar dikaji dahulu. JK sempat membaca bahwa Slamet ditetapkan sebagai tersangka lantaran melakukan kampanye di luar jadwal.

“Saya baca, karena pelanggaran, bukan karena masalah agama. Tapi karena kampanye di jalan. Kalau itu, tapi itu hukum, memang harus diterapkan tetapi harus adil pada penerapannya,” kata JK.

Kepolisian menetapkan Slamet Ma’arif sebagai tersangka pada Slamet menjalani pemeriksaan di Mapolresta Surakarta, terkait dugaan tindak pidana pelanggaran kampanye di Mapolresta Surakarta, Kamis (7/2).

Penetapan Slamet sebagai tersangka diketahui melalui surat panggilan bernomor S.Pgl/48/II/2019/Reskrim yang dikirim ke Slamet Ma’arif dan beredar di media sosial. Surat panggilan tersebut dikeluarkan pada Sabtu (9/2) dan ditandatangani Kasatreskrim Kompol Fadli, selaku penyidik dalam kasus ini.

Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo membenarkan adanya surat panggilan tersebut. Slamet akan menjalani pemeriksaan kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan saat Tabligh Akbar PA 212 di Gladag beberapa waktu lalu.

“Kami panggil (Slamet Ma’arif) sebagai tersangka kasus pidana pemilu,” kata Kapolresta, Senin (11/2). Slamet Ma’arif disangka melakukan tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here