JK: Presiden Tidak Berwenang Menanggapi Keberatan KPK Terhadap RKUHP

Presiden Tidak Berwenang Menanggapi Keberatan KPK Terhadap RKUHP
210 Pemirsa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo yang isinya meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP.

Terkait hal ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, seharusnya KPK mengirim surat ke DPR bukan Jokowi.

“Ya itu kewenangan DPR lah jangan Presiden lagi. Itu kan dibahas di DPR, kewenangannya DPR bukan Presiden,” kata JK usai buka puasa bersama di kediaman Chairul Tanjung, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/18).

Meski demikian, JK menegaskan surat yang dilayangkan KPK itu tidak salah alamat kepada Jokowi. Namun, ia menjelaskan bahwa sebenarnya pembahasan RKUHP itu bukan lagi ranah presiden, melainkan legislatif.

“Bukan salah surat, tapi wajibnya di DPR,” katanya.

Sebelumnya pada Selasa (29/5), Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengungkapkan alasan mengirim surat kepada Kepala Negara. KPK menilai masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi dalam RUU KUHP bisa memperlemah pemberantasan korupsi.

“Saya kira masyarakat Indonesia sebagai korban dari kejahatan korupsi ini akan mendukung jika Presiden berupaya melawan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi dan sekaligus diharapkan Presiden juga memimpin penguatan pemberantasan korupsi yang salah satu caranya adalah membuat aturan yang lebih keras pada koruptor melalui revisi UU Tipikor yang ada saat ini,” jelasnya.

Febri menambahkan, KPK telah melakukan kajian mendalam terkait RUU KUHP. Mereka melibatkan sejumlah guru besar, ahli dan praktisi hukum di beberapa universitas.

“Ada kekhawatiran yang tinggi jika RUU KUHP dipaksakan pengesahannya dalam kondisi saat ini. Kita tidak bisa membayangkan ke depan bagaimana risiko terhadap pemberantasan korupsi dan kejahatan serius lainnya,” katanya.

Sehari setelahnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut KPK keberatan dengan sejumlah poin pada RKUHP yang kini tengah di bahas. Salah satunya, poin terkait pengaturan tindakan pidana korupsi.

KPK meminta seluruh tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP. Lembaga tersebut saat ini bahkan sudah menyampaikan surat penolakan terhadap poin tersebut kepada Pesiden, Ketua Panja RKUHP DPR, dan Kemenkumham.

“Kami memandang, masih terdapat aturan yang beresiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi masih dipertahankan di RKUHP tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here