Jokowi Masih Fokus Kerja dan Akan Patuhi Aturan Hukum Tentang Kementerian Negara

476 Pemirsa

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai, bahwa Presiden Joko Widodo berpotensi melanggar UU 39/2008 tentang Kementerian Negara. Hal itu terjadi bila Jokowi mengumumkan susunan kabinet sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

“Secara politik dapat diterima (pengumuman susunan kabinet) namun secara hukum tata negara mengandung permasalahan karena bertentangan dengan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara,” jelas Bayu melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8).

Hal tersebut dikatakan Bayu menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah pimpinan redaksi media Rabu (14/8) yang menyatakan, bahwa susunan kabinet untuk pemerintahan 2019-2024 sudah final dan dapat diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Pasal 16 UU Kementerian Negara mengatur, pembentukan kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 tersebut maka pengumuman kabinet masa jabatan 2019-2024 hanya bisa dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024 setelah yang bersangkutan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

Apa yang menjadi kekhawatiran Bayu sudah diketahui Jokowi. Presiden Jokowi tentu akan menaati aturan hukum tentang Kementerian Negara dan masih akan fokus menyelesaikan kinerja Pemerintah di periode pertama.

Kendati demikian diundangnya sejumlah pimpinan redaksi terkait susunan kabinet periode 2019-2014 bukan untuk menyampaikan kepada publik nama-nama yang terpilih menduduki jabatan Menteri, namun untuk menjawab keingintahuan beberapa kalangan terhadap pilihan Jokowi-Ma’ruf atas Menteri-Menteri yang akan membantu program kerja Pemerintah selama 5 tahun ke depan.

Oleh karena itu semua pihak diharapkan bersabar menunggu waktu tepat terkait kabinet Jokowi-Ma’ruf dan tidak membangun opini sesat yang dapat menimbulkan kegaduhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here