Jokowi: Pemanfaatan Dana Haji jangan Bertentangan dengan Undang-Undang

Presiden Joko Widodo
280 Pemirsa

bidikdata.com – Indonesia saat ini membutuhkan banyak infrastruktur agar menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginginkan, dana haji yang nilainya sekitar Rp90 triliun itu agar bisa dioptimalkan.

Masalah dana haji untuk infrastruktur menjadi salah satu topik hangat pasca Jokowi mengeluarkan pernyataan usai melantik Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beberapa hari lalu.

Jokowi mengatakan, jika dana haji itu dimanfaatkan dengan baik, ditaruh di tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang besar, maka akan mempercepat pembangunan negara.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana itu akan dikelola oleh BPKH yang baru saja dibentuk oleh pemerintah. Mengutip hasil keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang Masuk Daftar Tunggu.

Dalam keputusan itu disebutkan dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening Menag boleh ditasarufkan untuk hal produktif.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, dana setoran BPIH boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, tidak ada larangan menggunakan dana haji untuk pembangunan mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.

“Boleh digunakan untuk investasi infrastruktur selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi untuk kemaslahatan jamaah haji dan masyarakat luas,” ungkap Menag di Jakarta, Sabtu (29/7/17).

Disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening Kementerian Agama, boleh digunakan untuk hal-hal produktif, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Sementara, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai, penempatan dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur merupakan investasi bukan belanja. Artinya, jumlah dana haji jamaah tidak akan berkurang malah akan bertambah dengan adanya imbal hasil.

Menurutnya, investasi dana haji pada proyek infrastruktur sama halnya dengan penempatan dana haji ke bank syariah maupun Surat Berharga Syariah (SBSN) atau sukuk.

Bahkan, investasi pada proyek infrastruktur bisa memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan mengendap di perbankan syariah. Kenapa tidak, jika dana haji ditempatkan pada proyek-proyek ‘enak’ sebagaimana diarahkan oleh Presiden Jokowi.

Senada dengan Menag Lukman, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh mendukung pandangan Menag soal pemanfaatan dana setoran haji yang masuk dalam daftar antrean pemberangkatan haji.

Menurut Asrorun, setoran BPIH boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, seperti proyek-proyek infrastruktur. Sebagai pengelola, pemerintah berhak mendapatkan imbalan yang wajar atau tidak berlebihan. Dengan demikian, secara prinsip, dana haji yang mengendap bisa diinvestasikan untuk kepentingan kemaslahatan.

Terkait penempatan serta pemanfaatan dana haji, Presiden Jokowi menilai hal tersebut bukan hanya terjadi di negara Indonesia saja. Namun, banyak juga yang dilakukan oleh negara lain seperti Malaysia.

Malaysia, dikatakan Jokowi menempatkan dana haji yang terdapat di negara tersebut di bidang perkebunan yang indikasinya malah sangat beresiko besar.

“Tabungan haji di Malaysia itu ditaruh di perkebunan. Perkebunan itu masih ada risikonya, kebakaran atau enggak keluar apanya ini, hasilnya, buahnya, bisa,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, disamping harus sesuai UU 34/2014, penggunaan dana haji harus bebas risiko. Sebab, dana haji yang tersimpan di pemerintah itu bukan lah uang negara.

Presiden pun menjamin bahwa dana itu nantinya akan aman dan jauh dari segala resiko buruk.

“Tapi kalau jalan tol, pelabuhan, airport, enggak akan ada ruginya. Nggak akan hilang, dananya ditaruh-taruh yang enak-enak saja, yang risiko jangan. Karena ini dana umat, hati-hati,” kata Jokowi, Kamis (27/7).

Presiden kembali mengingatkan bahwa penempatan dana haji yang merupakan dana umat ini harus dengan kehati-hatian.

“Saya peringatkan lagi, perlu di kalkulasi, dihitung yang cermat, semuanya harus dihitung, semuanya harus mengikuti perundang-undangan yang ada,” katanya kemarin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here