Jokowi Percepat Proses Penyediaan Rumah DP 0% Bagi ASN, TNI, dan Polri

Jokowi Percepat Proses Penyediaan Rumah DP 0% Bagi ASN, TNI, dan Polri
Jokowi Percepat Proses Penyediaan Rumah DP 0% Bagi ASN, TNI, dan Polri
102 Pemirsa

Presiden Joko Widodo perintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat proses penyediaan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Tujuannya jelas, agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja, dan selain itu memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan perumahan ini,” kata Presiden Jokowi, dalam pembukaan rapat kabinet di kantornya, Rabu (7/11/2018).

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan skema perumahan tersebut untuk memudahkan aparatur sipil negara dan, Polri, dan TNI yang ingin memiliki rumah.

Kepala Negara meminta para menteri memenuhi kebutuhan hunian sebanyak 945 ribu bagi ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu Polri. Menurutnya, hal ini sudah dibahas sejak beberapa waktu lalu.

Solusinya, pemerintah berencana mengizinkan mereka menggunakan skema FLPP yang biasa digunakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mendapatkan hunian murah.

Skema serupa sebelumnya dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program tersebut sudah dijanjikan sejak masa kampanye. Namun, Pemprov DKI baru diluncurkan khusus warga kalangan menengah.

Bambang mengatakan program DP 0 persen Pemerintah Pusat intinya berbentuk KPR dengan DP 0 persen, sedangkan pada program Anies Baswedan, DP ditalangi oleh Pemprov DKI dengan mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 717 M dalam APBDP 2018 untuk dana talangan dan mengharuskan calon konsumen terlebih dahulu menabung Rp 2,3 juta setiap bulan di Bank DKI dalam kurun waktu 6 bulan.

“Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen,” kata dia.

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

Bambang menjelaskan, nantinya pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun.

Sebenarnya, program rumah terjangkau sudah sejak awal dicetuskan Presiden Jokowi dengan membangun rumah tapak dengan DP hanya 1%.

Klaim Anies Baswedan dan Sandiaga yang menyebut bahwa Pemerintah Jokowi meniru programnya, tidak demikian karena Pemerintah Pusat sudah lebih dahulu merealisasikan rumah DP 1 persen untuk masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here