Jokowi Tantang Prabowo Buktikan Kebohongan soal Anggaran Negara Bocor

264 Pemirsa

Bidikdata – Capres petahana Joko Widodo meminta Prabowo menunjukkan bukti kebocoran anggaran negara dan melaporkan ke KPK jika memiliki bukti dan fakta. Jokowi menyebut Prabowo jangan asal bicara. Dengan begitu, kata Jokowi tidak ada informasi simpang siur yang beredar di masyarakat.

“Kalau memang bocor sampai 25%, laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7,200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25% itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun,” tegas Jokowi seusai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/1019).

Namun, metode apa yang digunakan Capres nomor urut 02 itu untuk menghitung kebocoran anggaran tersebut tidak spesifik dijelaskan ke publik.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, Prabowo harus menjelaskan secara spesifik kebocoran anggaran yang dia maksud.

Dia menjelaskan, pada era Orde Baru ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo, juga pernah menyebut anggaran negara bocor sebesar 30 persen. Namun, konteks Soemitro saat itu lebih menyasar korupsi dan inefisiensi yang dihitung berdasarkan penelitian.

“Kalau kebocoran yang ditudingkan Prabowo sama, seharusnya Prabowo bisa jelaskan lebih rinci korupsi dan inefisiensinya di mana, sumber datanya dari mana. Akan lebih elegan kalau tudingan ini didasarkan hasil kajian atau penelitian yang valid,” kata Piter.

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, kebocoran yang dimaksud Prabowo seharusnya dijelaskan secara detail. Sebab dalam ekonomi, kebocoran bisa berasal dari inefisiensi maupun APBN.

“Ini bisa diukur dengan ICOR (incremental capital output ratio). Makanya yang saat ini disebut Prabowo konteksnya tuh apa?” kata Bhima.

ICOR secara umum didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

ICOR yang efisien secara umum di kisaran 3-4 persen. Artinya, untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) 1 persen, butuh tambahan investasi hingga 3-4 persen.

Sementara nilai ICOR yang semakin kecil mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi. Sebaliknya, nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya inefisiensi investasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ICOR Indonesia pada 2016 sebesar 6,46 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya 6,64 persen.

Namun, masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, dan Singapura yang berada di kisaran angka ideal sebesar 3 persen.

“Makanya Pak Prabowo jelaskan sebelah mana kebocorannya. Jangan-jangan bukan fiskal atau APBN, tapi inefisiensi investasi. Kalau itu, pembahasannya beda karena faktornya di luar APBN, ada permasalahan birokrasi infrastruktur berkaitan lambatnya proyek berjalan. Makanya ICOR kita masih sekitar 6 persen,” jelasnya.

Sedangkan jika yang dimaksud Prabowo kebocoran anggaran tersebut terkait realisasi APBN, maka hal ini harus dilihat melalui realisasi penyerapan belanja negara.Selama 2018, realisasi belanja negara sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,17 persen dari pagu belanja negara Rp 2.220,6 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan penyerapan anggaran di 2017 yang hanya 94,1 persen.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Saktimenyebut pelaksanaan anggaran di APBN dilakukan secara kredibel dan profesional. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terkait pernyataan Prabowo agar melaporkan ke penegak hukum, bukan membuat gaduh masyarakat.

Senada, Jubir TKN Jokowi-Maruf Irma Suryani Chaniago mengatakan sebaiknya Prabowo bisa memberikan data yang jelas, jangan berdasarkan hitungan di mulut, karena itu bisa menyesatkan masyarakat dan berpotensi disebut sebagai bagian dari strategi firehose of falsehood.

Jubir TKN Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding meminta Prabowo menyampaikan data soal kebocoran anggaran. Karding pun memberi waktu satu hingga dua hari bagi Prabowo agar menyampaikan data tersebut ke publik karena menyangkut kredibilitas Prabowo sebagai seorang tokoh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here