Jubir KPK: Hak Imunitas DPR Tak Berlaku untuk Kasus Korupsi

Setya Novanto Ketua DPR menghilang, Hak Imunitas DPR Tak Berlaku untuk Kasus Korupsi
6 Pemirsa

Ketua DPR RI, Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan penyidik pada Senin (13/11/17) kemarin. Novanto sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. Tercatat, Novanto telah tiga kali mangkir dari pemeriksaan penyidik.

Alih-alih memiliki sistim imunitas sebagai seorang pimpinan DPR, Novanto pun mengirim surat berkop DPR dan ditandatanganinya sendiri sebagai Ketua DPR kepada penyidik KPK. Dalam surat itu, Novanto berdalih KPK tak dapat memeriksanya tanpa persetujuan Presiden berdasarkan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Selain itu, Novanto mengklaim KPK tak dapat memeriksanya karena memiliki hak imunitas sebagai anggota DPR.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Novanto tidak memerlukan izin Presiden. Alasan izin Presiden ini juga digunakan Novanto untuk mangkir dari pemeriksaan pada Senin (6/11) lalu. Menurut Febri Pasal 245 ayat (3) UU MD3 menyatakan ketentuan izin Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak berlaku jika pemanggilan terhadap anggota DPR berkaitan dengan tindak pidana khusus seperti korupsi.

“Misalnya terkait apa dibutuhkan persetujuan presiden atau tidak, saya kira itu cukup jelas. Banyak ahli juga mengatakan ketentuan UU MD3 itu tidak bisa diterapkan dalam konteks dugaan kasus e-KTP. Apalagi pemanggilan sebagai saksi,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11).

Febri menilai imunitas atau kekebalan hukum jangan sampai dipahami setiap anggota DPR kebal secara hukum. Menurutnya, imunitas anggota DPR terbatas hanya terkait pelaksanaan tugas atau pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan tugasnya. Sementara anggota DPR yang diduga melakukan korupsi atau mengetahui mengenai korupsi tidak dapat berlindung kepada hak imunitas tersebut.

“Tentu jangan sampai itu dipahami ada orang orang yang kebal secara hukum sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan atau ada batasan. Apalagi untuk dugaan tindak pidana korupsi,” katanya.

Perlu diketahui, lembaga antirasuah telah 10 kali memanggil Novanto untuk diperiksa terkait kasus korupsi e-KTP. Sedangkan untuk penyidikan dengan tersangka Anang, KPK telah tiga kali melayangkan panggilan terhadap Novanto. Dan sejumlah panggilan tidak dipenuhi Novanto dengan berbagai alasan.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, anggota DPR memang memiliki hak imunitas yang melekat. Hal itu juga diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Namun, aturan tersebut dinilai tak berlaku untuk kasus korupsi.

“Jadi kalau ada anggota DPR, termasuk ketua DPR diduga melakukan tindak pidana korupsi maka sama sekali tidak ada berlaku hak imunitas di sana,” kata dia.

Refly menyebut bahwa Novanto juga beralasan dengan menggunakan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Hak Anggota Dewan, huruf (h) terkait imunitas. Pasal itu dijadikan alasan untuk mangkir dari panggilan.

“Hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang disidik oleh KPK,” kata Refly, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/17).

Refly mengatakan, seharusnya, sebagai Ketua DPR, Novanto memberikan contoh positif kepada masyarakat dengan datang ke KPK dan memberikan keterangan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka kasus e-KTP. Karena, hak imunitas merupakan kekebalan tertentu bagi anggota DPR untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here