Kebebasan Berpendapat Melakukan Gerakan Ganti Presiden Jangan Dijadikan Alasan

250 Pemirsa

Bidikdata – Kegiatan yang berkaitan dengan mengajak masyarakat untuk mengganti presiden pada Pemilu 2019, dapat menjadi ancaman perpecahan bagi sesama anak bangsa.

Mengenai hak menyampaikan pendapat, kelompok yang melakukan gerakan ganti presiden tidak bisa menggunakan aturan menyampaikan hak di depan umum sebagai alasan.

Untuk itu Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mengambil tindakan tegas dan tidak membiarkan keadaan ini berlarut-larut karena dapat menjadi benih perpecahan.

Sejatinya gerakan ganti presiden agar dapat melakukan kegiatan kampanye secara profesional untuk meyakinkan masyarakat, tanpa melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

Terkait hal tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip berpendapat dan berkumpul. Hal itu dia katakan dalam menanggapi soal pengadangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah.

“Tapi ingat ada batasannya, yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan,” kata Jokowi usai menghadiri pembekalan caleg Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (1/9).

Jokowi mengatakan, proses-proses pencegahan terhadap konflik sudah menjadi tugas aparat kepolisian.

“Kalau tak ada pertentangan atau protes, tentu di mana-mana juga bisa melakukan (deklarasi #2019GantiPresiden). Tapi kalau ada pertentangan tentu saja polisi harus turun tangan,” ujar Jokowi.

Namun reaksi Jokowi membuat oposisi seperti PAN tak bisa mengartikan dengan baik sikap dari Kepala Negara. Bahkan terkait aturan-aturan yang disampaikan Presiden Jokowi, Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Jokowi menjelaskan makna ‘taat aturan’ tersebut.

“Perlu diperjelas apa yang dimaksud taat aturan di sini. Sejauh ini, ‘2019 ganti presiden’ tidak membahayakan siapa pun. Bahkan ini bagian dari penyaluran kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur UU,” ujar Daulay, Senin (3/9/2018).

Gerakan #2019GantiPresiden sudah jelas memiliki unsur menyebar kebencian, provokasi dan fitnah terhadap Presiden Jokowi karena gerakan #2019GantiPresiden memiliki agenda mengobral kebencian terhadap pemimpin saat ini, merendahkan martabat dan kinerja Pemerintah serta mengkritik jalannya pemerintahan tanpa data yang valid dan berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah jauh sebelum adanya penetapan Capres dan Cawapres.

Apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi cukup jelas namun sayangnya ketidak mengertian PAN dalam hal ini membuktikan bahwa selama ini PAN tidak memiliki kader yang berkualitas, karena makna “taat aturan” saja tidak tahu. Harusnya kader PAN disekolahkan lagi supaya paham maksud Presiden Jokowi.

Penjelasan ini cukup sederhana dan sepantasnya tidak dipertanyakan ke Presiden, sebab masih banyak yang bisa diurus oleh Presiden ketimbang menanggapi kebodohan PAN.

Wajar saja jika PAN dan gerombolan #2019GantiPresiden tidak mengerti tentang aturan. Karena sekalipun diperjelas yang namanya kebodohoan akan menutup segalanya.

Gerakan Jokowi 2 periode tentu berbeda dengan gerakan ganti Presiden. Gerakan Jokowi 2 periode dilakukan tanpa memprovokasi, tertib, kooperatif dengan aparat kepolisian dan tidak abu-abu karena sudah tegas dan jelas memberikan dukungan kepada Jokowi sedangkan gerakan Ganti Presiden tidak jelas mengarahkan dukungan kepada siapa.

Selain itu gerakan ganti presiden sering memprovokasi massa, bertindak anarki namun jika diamankan atau dibubarkan oleh aparat kepolisian akan menuduh aparat melakukan persekusi. Bahkan gerakan itu juga disusupi kelompok radikal eks HTI, serta membuat kegaduhan dan menimbulkan perpecahan di masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here