Kejanggalan Anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta

134 Pemirsa

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menemukan sejumlah anggaran janggal untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anggaran-anggaran tidak wajar tersebut ditemukan oleh Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mengaku menemukan sejumlah anggaran janggal seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Ia mengungkapkan, anggaran pasir tersebut masuk dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat.

“Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah. Totalnya Rp 52 miliar buat apa itu? Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen. Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?” katanya bingung saat ditemui di ruangannya di lantai 7, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Kemudian, pada kesempatan lain, Ima mengungkapkan cerita lainnya saat hadir dalam acara Mata Najwa bertema “Buka-bukaan Anggaran” yang tayang di Trans 7 pada Rabu (6/11/2019) malam.

Ima menceritakan bahwa awalnya PDIP sudah diberi dokumen KUA-PPAS dengan anggaran total Rp 95 triliun. Lalu mereka meminta dokumen terbaru yang 89 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta tapi tidak pernah diberikan sampai hari pembahasan.

“Kita sudah tagih terus bahkan Ketua DPRD Pak Pras juga minta agar dikasih, dengan alasan SKPD belum siap,” kata Ima.

Ia menuturkan setelah mendapat dokumen terbaru pada minggu lalu, ternyata masih ada sejumlah anggaran yang janggal di sana. Najwa Shihab kemudian meminta Ima menyebutkan apa saja anggaran yang aneh tersebut.

“Contohnya, ada pengadaan pasir untuk anak sekolah SD itu totalnya bisa Rp 52 miliar. Ini bukan rehab total, rehab total beda lagi bahannya, ini kita break down khusus untuk operasional saja dari BOP, BOS,” jelas dia.

Selain itu, ditemukan juga Rp 40 M untuk thinner dan helm proyek Rp 34 M bagi anak SD.

Ia berpendapat bahwa awal dari permasalah perencanaan anggaran di Pemprov DKI Jakarta adalah tidak adanya transparansi.

Ia pun membandingkan misalnya, di zaman Gubernur sebelumnya, kita dari mulai RKPD sudah mulai di-upload.

Namun, kini kepemimpinan Anies Baswedan, DKI Jakarta justru menunjukkan penurunan diberbagai bidang termasuk transparansi rencana penganggaran. Hal tersebut memperlihatkan ketidakmampuan Anies mengontrol bawahannya dan oknum di Pemprov DKI Jakarta semakin bebas melakukan upaya-upaya penyelewenangan dana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here