Kemendagri: FPI Masih Belum Melengkapi Persyaratan Izin Ormas

Kemendagri: FPI Masih Belum Melengkapi Persyaratan Izin Ormas
311 Pemirsa

Sampai hari ini izin perpanjangan atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI) belum diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) alasannya FPI belum juga melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi.

Menurut Kemendagri, ada sejumlah item yang belum dilengkapi oleh FPI sebagai syarat untuk mendapatkan SKT tersebut.

“Memang administrasinya belum lengkap. Di antaranya surat itu belum diberi tanggal dan nomor. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) belum ditandatangani, padahal itu penting,” ungkap Direktur Ormas Kemendagri Lutfi, Rabu (7/8/2019).

Lutfi mengatakan, jika aturan dasar itu tidak ditandatangani maka sama dengan konsep bukan sebuah AD/ART. Kemudian juga ada klausul yang diatur dalam undang-undang bahwa dalam AD/ART harus memuat cara penyelesaian jika terjadi konflik internal. Menurutnya, seperti halnya dalam partai politik yang memuat mahkamah partai atau lainnya untuk menyelesaikan konflik internal.

“Terakhir belum ada rekomendasi dari Kementerian Agama karena sesuai dengan aturan tata cara pendaftaran ormas dinyatakan bahwa ormas yang berbasis agama harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama,” ujarnya.

Ia menegaskan, persyaratan rekomendasi itu tidak hanya ditujukan kepada FPI saja, tapi juga untuk seluruh ormas yang ingin terdaftar. Sebagai contoh, ormas yang berbasis kebudayaan maka harus mendapatkan rekomendasi kementerian terkait. Sebab, kata Lutfi, yang memahami adalah kementerian teknis.

“Jadi itu semuanya 20 persyaratan itu yang harus dilengkapi itu sama semua ormas tidak ada pengecualian semuanya sama. Itu cuma aturan tinggal penuhi syaratnya,” jelas dia.

Masa izin FPI sudah berakhir 20 Juni 2019 lalu sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014. Namun pada 2 Juni sekitar pukul 14.00 WIB FPI menyerahkan permohonan perpanjangan SKT dan di dalam peraturan undang-undangan disebutkan bahwa 15 hari kerja harus proses. Kemudian dalam 15 hari kerja itu, Kemendagri melihat ada beberapa kekurangan.

“Tapi kita kan tidak boleh menjawab sebelum 15 hari karena akan terkesan Kemendagri terburu-buru saja, nanti kita yang disalahkan lagi,” ucapnya.

Selanjutnya sekitar 10 Juli, Kemendagri mengirim surat kepada FPI untuk menyampaikan bahwa SKT belum dapat diterbitkan karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi, setidaknya ada kekurangan sekitar 10 item. Kemudian antara tanggal 20-22 Juli FPI mengirimkan surat domisi dan sekitar 10 lalu mereka mengirim lagi administrasinya tapi tetap masih belum lengkap.

Oleh karna itu, FPI diminta untuk memenuhi persyaratan meskipun tidak ada aturan batas waktu agar SKT dapat segera diproses.

Namun yang terpenting bagi FPI ada dua hal yang harus dipatuhi agar SKT terbit yaitu menyelesaikan syarat administrasi untuk SKT sesuai UU Ormas dan ideologi FPI tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here