Kemenkeu Berencana Kenakan Tarif Pajak Jual Beli Barang Digital Tak Berwujud

Direktur Perpajakan Internasional DJP Kemenkeu, John Hutagaol bahwa Kemenkeu berencana mengenakan PPN atas barang digital tak berwujud seperti aplikasi seluler dan musik digital yang diperjualbelikan antar negara
102 Pemirsa

Pemungutan PPN bisa menjadi jawaban jangka pendek atas pemungutan pajak ekonomi digital.

Hal itu tentunya akan memberikan kepastian hukum bahwa barang dan jasa digital yang dijual di dalam negeri bukan barang gelap atau

ilegal.

Untuk mengantisipasi hal itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka peluang untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas intangible goods yang diperjualbelikan antar negara (cross border). Intangible goods

merupakan barang digital tak berwujud seperti aplikasi seluler dan musik digital.

Hanya saja, pemerintah belum memastikan kapan mereka akan mengeluarkan peraturan baru terkait pengenaan pajak tersebut.

Menurut Direktur Perpajakan Internasional DJP Kemenkeu John Hutagaol mengatakan pengenaan tersebut sesuai dengan konsensus tim

bernama Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang beranggotakan 129 yurisdiksi. Adapun, tugas tim

tersebut adalah merumuskan standar dan norma perpajakan yang berlaku secara global demi menghindari penghindaran pajak, khususnya

bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan (cross border).

Lebih lanjut kata dia, Tim tersebut tengah mengimplementasikan standar khusus dalam memajaki Pajak Penghasilan (PPh) kegiatan

digital yang rencananya rampung 2020 mendatang.

Namun, tim tersebut mengatakan bahwa setiap negara dianjurkan untuk memungut PPN lantaran pemungutannya dianggap lebih mudah

dibanding PPh.

“Transaksi digital economy ini ibarat low-hanging fruit karena tidak sesusah memungut PPh. Sebab, PPN atau pajak penjualan ini

basisnya adalah negara tujuan (tempat barang dan jasa dijual), jadi tidak ada potensi tumpang tindih atau sengketa perpajakan

dengan negara lain,” jelas John, Rabu (17/7).

Data PPN tersebut juga harus diberikan ke sesama anggota tim Inclusive Framework on BEPS dalam bentuk pertukaran dokumen pajak per

negara (Country by Country Report/CbCR). Ini mengingat masing-masing anggota memang wajib untuk menjunjung transparansi data

pajak.

“Sebenarnya pemungutan PPN mudah, hanya saja tinggal mencari cara di sisi teknikal on how to collect the tax,” ujarnya.

Namun menurut John, tujuan akhir seluruh negara saat ini tentu menarik PPh dari kegiatan ekonomi digital di masing-masing

yurisdiksi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here