Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51 Persen Harus Diterima dengan Baik oleh Para Buruh

Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51 Persen Harus Diterima dengan Baik oleh Para Buruh
Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51 Persen Harus Diterima dengan Baik oleh Para Buruh
147 Pemirsa

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Namun sayangnya keputusan kenaikan UMP, UMK itu tidak membuat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bahagia. Mereka menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Menurutnya, kenaikan ini harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan yang seharusnya dilakukan pemerintah ialah segera merevisi PP 78/2015. Khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

“Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” ujar Iqbal.

Menurut Said Iqbal, jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 10-15 persen. “Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen,” tegasnya.

Seharusnya kaum buruh dapat menerima kenaikan sebesar 8,51 persen itu. Penetapan kenaikan UMP 2020 8,51 persen menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah kepada kaum buruh dengan tetap memastikan kepentingan berbagai pihak termasuk para pengusaha juga terpenuhi.

Selain itu, besaran kenaikan UMP 2020 sudah didasarkan pada perhitungan yang relevan dan terukur.

Di sisi lain, pengusaha meminta buruh tidak terus mempermasalahkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) setiap tahun. Justru yang harus diperhatikan oleh para buruh adalah bagaimana meningkatkan produktivitas dan keterampilan agar memiliki daya saing.

Anggota Dewan Pengupahan dari Unsur Pengusaha, Sarman Simanjorang mengatakan, sebenarnya tanpa buruh melakukan tuntutan hingga menggelar aksi unjuk rasa, upah minimum pasti akan mengalami kenaikan. Seperti pada tahun depan, UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp 3,9 juta dan pada 2020 akan kembali naik menembus Rp 4 juta.

“Tahun depan kan sudah Rp 3,9 juta dan 2020 sudah dipastikan UMP DKI Jakarta di angka Rp 4 juta lebih. Ini harus dibarengi dengan semangat produktivitas dari buruh kita. Dengan menembus angka Rp 4 juta maka harus dipastikan kualitas, produktivitas, skill dan kemampuan buruh kita harus bisa menyesuaikan. Itu menjadi harapan kami,” ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Menurut dia, justru saat ini yang harus menjadi perhatian para buruh yaitu bagaimana meningkatkan daya saing. Karena tantangan ke depan akan semakin besar, terlebih di era perkembangan teknologi yang semakin canggih.

“Akan lebih banyak pekerjaan yang tadinya dikerjakan tangan manusia kemudian diambil alih oleh mesin. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here