Khilafah ditolak di Negara-negara Mayoritas Muslim, PA 212 Tetap Provokasi

380 Pemirsa

Jakarta – PA 212 yang secara terang-terangan menyatakan ingin khilafah ada di Indonesia pada tahun 2024. Pernyataan ini mempertegas bahwa selama ini mereka hanya mendomplengi Prabowo untuk tujuan khilafah.

Jadi wajar ketika Prabowo bertemu dengan Jokowi mereka marah-marah dan menganggap Prabowo berkhianat, karena dengan bertemunya Prabowo dengan Jokowi, mereka tak lagi dapat menggoreng hal-hal yang menyerang demokrasi dengan tuduhan curang dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya propaganda khilafah dapat tumbuh subur ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pesta demokrasi yang sudah baik dan bahkan dipuji oleh dunia sebagai demokrasi yang transparan.

PA 212 sama saja dengan ISIS dan HTI yang menginginkan tegaknya khilafah di Indonesia. Masyarakat harus menjadi sadar, lebih jeli dan tidak mudah terpovokasi oleh narasi-narasi propaganda yang sengaja digembar-gemborkan untuk mendiskreditkan pemerintah, demokrasi dan Pancasila.

Pemerintah harus mengawasi pergerakan PA 212 dan membasmi benih-benih radikalisme yang ditebarkan oleh PA 212. Jangan memberikan ruang gerak bagi mereka yang ingin mengubah Pancasila dan NKRI.Sistem khilafah yang digemborkan ISIS, HTI dan kelompok-kelompok lainnya, belum jelas juntrungannya. Konsepnya pun belum jelas. Jika sistem khilafah diterapkan di Indonesia, sudah pasti Indonesia akan terpecah belah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Alquran dan hadis. Perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan secara radikal.

“Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya kholifah atau khilafah tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Alquran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Alquran dan alhadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing,” kata Mahfud.

Hal itu ia sampaikan setelah menjadi pembicara dalam seminar nasional ‘Tantangan NKRI di Tengah Penetrasi Ideologi Transnasional’ di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Kamis (7/12/2017). Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Prof KH Yudian Wahyudi (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Prof Muh Zuhri (guru besar Fakultas Syariah IAIN Salatiga).

Mahfud mengatakan 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena, dalam Alquran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan.

“Kenapa beda? Ya karena memang Alquran dan alhadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa, tidak ada,” ujar Mahfud, yang menjabat anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.

Mahfud lebih jauh menyebutkan khilafah berasal dari bahasa Arab dari kata ‘sistem pemerintahan’.

“Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Alquran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa? Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite, katanya islam itu khilafah. Mau niru Brunei? Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia? Mau niru Pakistan? Jadi semua buat sendiri-sendiri,” katanya.

Adapun Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri, kata Mahfud. Menurut KH Ahmad Asan Basir dan Kiai Ahmad Sidik serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam.

“Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak, di Malaysia sama, di Pakistan sama, di negara-negara yang disebut Islam, korupsinya juga banyak, pencurinya juga banyak, kan bukan karena sistem, orang miskinnya juga banyak itu lho,” tuturnya.

Sementara Direktur Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC) Robi Sugara memaparkan, ada empat alasan mengapa khilafah ditolak dan tidak bisa diterapkan. Pertama, khilafah ditolak di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Bahkan, organisasi pengusung khilafah, Hizbut Tahrir, ditolak di dua puluh negara lebih, termasuk Indonesia. Kedua, sistem khilafah mana yang jadi rujukan,Ketiga, siapa yang akan dijadikan khilafah dan keempat sistem khilafah tidak sesuai dengan masa sekarang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here