Kinerja Kementerian Hukum Dan HAM 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

18 Pemirsa

Bidikdata – Regulasi yang baik dan kemudahan akses untuk dokumentasi dan informasi hukum baik nasional maupun peraturan daerah menjadi kebanggaan Kementerian Hukum dan HAM dalam evaluasi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Kementerian yang bertekad untuk bekerja secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif ini telah meluncurkan portal peraturan.go.id dan jdihn.id yang memberikan pelayanan berupa informasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat secara realtime dan akurat.

Dalam portal tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap perundangan-undangan yang tidak update dan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Pengembangan regulasi yang baik akan menumbuhkan kepercayaan investor untuk dapat berinvestasi secara nyaman dan aman yang tentunya pada gilirannya dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Hal lain yang dikemukakan adalah pengembangan pembinaan penghuni lapas. Pembinaan itu meliputi kepribadian dan kemandirian agar dapat mendorong industri dan perekonomian Indonesia.

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) nasional pada tahun 2017 telah mencapai 219.841 orang dengan layanan PB (Pembebasan Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), CB (Cuti Bersyarat), Asimilasi dan CMK mencapai 17.569 orang. Optimalisasi pelayanan pemasyarakatan ini diterapkan dengan berbasis teknologi informasi.

Pelayanan untuk masyarakat pada sektor imigrasi seperti passport, visa, izin tinggal juga tetap ditingkatkan namun tanpa mengabaikan penegakan humum keimigrasian. Penegakan hukum untuk tindakan hukum keimigrasian terus menurun seiring kesadaran masyarakat untuk memperlengkapi administrasi keimigrasiannya. Pada tahun 2015 tercatat 16.786 kasus, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 13.961 kasus dan pada tahun 2017 ini baru mencapai 3.956 kasus penegakan hukum keimigrasian tersebut.

Berbagai inovasi dalam bidang sistem informasi juga telah dikembangkan antara lain aplikasi paspor, aplikasi permohonan visa dan aplikasi izin tinggal online.

Bidang administrasi hukum umum telah lama diterapkan AHU online untuk melayani masyarakat untuk pendaftaran Perusahaan, Yayasan, Perkumpulan, Badan Hukum, Notaris, Fidusia, Wasiat, Kewarganegaraan dan pengaduan online. Kemudahan administrasi hukum ini meningkatkan pelayanan dari tahun ke tahun para pemohon pendaftaran di ditjen AHU tersebut.

Pencapaian lainnya adalah Kementerian Hukum dan HAM meraih peringkat pertama dari lima kementerian dan lembaga yang meraih Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Pencapaian ini sesuai fungsi alokasi anggaran dalam APBN yang tidak hanya untuk membiayai kegiatan kementerian, namun lebih jauh lagi adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK juga telah didapatkan kementerian yang dipimpin oleh Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc., Ph.D ini untuk laporan keuangan tahun 2013, 2015, dan 2016. Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menilai, Kemenkumham berupaya membangun tata kelola yang baik dan akuntabel.

Berbekal filosofi PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif), Yasonna mengarahkan jajarannya untuk bekerja keras, lebih keras, dan lebih keras lagi.

“Kerja belum selesai, tantangan semakin berat. Ayo kerja keras, lebih keras, dan lebih keras lagi. High activity for high performance, guna mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI,” kata Yasonna, dalam berbagai kesempatan.

Sepanjang tahun 2016 kemarin misalnya, Kemenkumham berhasil merealisasikan 92 persen program kerja. Sepanjang tahun itu pula, Kemenkumham telah memberikan jasa layanan publik berbasis internet atau online di bidang keimigrasian, fidusia, pengesahan layanan notaris, kekayaan intelektual, simbakum, layanan SDP, pembayaran melalui Simponi, aplikasi layanan hukum, sistem pengawasan, dll.

Jerih payah kerja keras jajaran pun dihargai oleh internal Kemenkumham sendiri. Pada akhir Desember 2016 silam, Menkumham Yasonna menandatangani kenaikan 80 persen tunjangan kerja pegawai. Diharapkan kenaikan tunjangan kerja ini akan lebih memicu semangat kerja pegawai untuk lebih bersemangat dalam melayani masyarakat.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here