Komnas HAM Sebut Pemrov DKI Kurang Responsif dalam Membantu Penyelidikan Kerusuhan 22 Mei

620 Pemirsa

Kalau soal menata kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang paling lihai dan terbilang terdepan dalam menyusun. Namun kalau sudah menyangkut masalah publik yang serius seperti keuruhan 21-22 Mei 2019 Gabener Anies terlihat melempen.

Padahal sebelumnya Anies telah mengumumkan tentang enam korban tewas dalam kerusuhan 22 Mei. Lalu keesokan harinya Anie pula yang mengungkapkan jumlah korban tewas bertambah menjadi delapan.

Pada Kamis, 23 Mei lalu, pada saat diumumkan jumlah korban bertambah Komnas HAM langsung meminta data kepada DKI. Komisioner Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa data itu tidak langsung diberikan. “Data diberikan dua pekan setelah lebaran,” ungkap Beka di kantornya, Selasa (9/7/2019).

Terkait itu Komnas HAM telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Anies untuk membantu penyelidikan Komnas HAM.

“Pemerintah Provinsi salah satu yang kami akan berikan rekomendasi karena lambat dalam memberikan data yang kami butuhkan untuk menyelidiki kerusuhan 22 Mei,” tambah dia.

Lambatnya respon Pemprov DKI Jakarta tentu memperlambat investigasi Komnas HAM sehingga investigasi menjadi terkendala.

“Ini catatan kami ke Pemrov DKI. Bagaimana percepatan investigasi kasus ini, jika untuk meminta data saja masih terkendala,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Muhammad Chairul Anam menilai DKI lamban merespons permintaan data rekaman kamera pemantau alias closed circuit television (CCTV) di Ibu Kota pada saat rusuh 22 Mei 2019. Padahal, tujuan Komnas HAM meminta rekaman CCTV untuk mengungkap fakta kerusuhan.

Komnas HAM dua kali bersurat dua kali untuk meminta isi rekaman rusuh 22 Mei tapi tak kunjung direspons. “Pertama, akhir bulan lalu dan yang kedua pekan lalu,” ucap Choirul Anam pada Kamis, 20 Juni 2019.

Seharusnya Anies lebih cepat tangkap agar persoalan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here