Kontroversi Ujaran Wapres JK Soal Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Kontroversi Ujaran Wapres JK Soal Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel
26 Pemirsa

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, hubungan dengan Israel adalah hal yang perlu dilakukan jika Indonesia ingin berperan mendamaikan konflik Israel-Palestina.

Akan tetapi kata JK, “Indonesia (saat ini) belum turut dalam penyelesaian itu secara langsung, karena itu (harus ada) hubungan diplomatik.”

Meski ada potensi dijalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, namun ia mengaskan bahwa “berteman” bukan berarti memihak Israel.

Menurut JK, jika benar dijalin, proses menjalin hubungan diplomatik dengan negara zionis itu akan panjang. Sebab harus ada pengakuan resmi kedaulatan masing-masing negara, baik oleh Indonesia, mau pun Israel.

“Hubungan diplomatik itu kalau masing-masing negara sudah mengakui,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/5/18).

Walau pun demikian JK mengaku tak mau menduga-duga kemungkinan Indonesia membuka hubungan dengan Israel dalam waktu dekat. Khususnya pada konteks upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

“Nanti kalau situasinya berubah ya mungkin, sekarang tidak,” ucapnya.

Usulan tersebut bukan menjadi keputusan, dan masih dalam bentuk kajian. Oleh karena itu masyarakat harus lebih bijak dalam menanggapinya dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra positif pemerintah.

Sebab sampai saat ini, Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini, menurut JK, juga dilakukan negara-negara Islam di Jazirah Arab yakni Yordania, Mesir, dan Turki.

Jk pun kembali menegaskan, bahwa berdasarkan pengalamannya seperti di Poso, di Aceh, lanjut JK menuturkan harus mengenal kedua belah pihak. Ia menambahkan, untuk itu harus berteman dengan kedua belah pihak.

“Maka, (apakah) berteman (sama) dengan arti kata berpihak? Tentu tidak,” jelas JK.

Pernyataan JK terkait hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, sontak menjadi obrolan hangat dan menimbulkan pro dan kontra dikalangan elit dan para pengamat.

Sebut saja, Direktur Eksekutif Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG), Badrus Sholeh menilai hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel tidak dapat menjadi jaminan untuk mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Menurutnya, konflik kedua negara itu tidak sesederhana ketegangan diplomatik semata. Selain itu, ada faktor lain yang menurutnya harus diperhatikan adalah kondisi politik internal Israel-Palestina, sejarah, serta kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Sementara, Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono mengatakan, pemerintah tidak bisa sekadar melakukan hubungan diplomatik dengan Israel guna meredam konflik Palestina-Israel.

Menurut Dave yang perlu diperhatikan adalah pandangan negara-negara OKI terhadap Indonesia. Sebab, menurut dia, selama ini Indonesia menjadi negara yang paling konsisten tetap mengambil posisi vis a vis dengan Israel.

Kendati demikian, Indonesia lanjut Dave menambahkan harus tetap memperhatikan respons masyarakat dalam negeri sebelum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, masyarakat akan bergejolak jika pemerintah merealisasikan hal tersebut.

“Jangan sampai ingin meredam gejolak orang, tapi di negeri sendiri bergejolak,” kata Dave.

Pandangan berbeda dan seolah menerima niat usulan yang disampaikan Wapres JK, Wakil Ketua Knesset atau Parlemen Israel, Yeheil “Hilik” Bar memiliki tanggapan dimana pernyataan JK tersebut merupakan kabar baik dan akan diterima dengan tangan terbuka jika benar-benar dilaksanakan.

“Ini akan menjadi (peluang) besar, mereka lebih dari diterima untuk melakukannya (menjalin hubungan).”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here