Korupsi Bakamla, Bendahara MUI Buronan KPK

108 Pemirsa

bidikdata.com| Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI), satu dari empat tersangka suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla RI), ternyata menjabat Bendahara Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020.

“Memang ada nama yang bersangkutan (Fahmi Darmawansyah) di SK Pengurus MUI. Tapi sejak awal tidak pernah aktif, tidak pernah ikut rapat, tidak pernah datang ke kantor, dan tidak pernah menjalankan tugasnya,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, KH Sholahuddin Al Aiyub, hari ini (22/12/2016).

Akibat permasalahan yang tengah menjerat Fahmi Darmawansyah, MUI menggelar pertemuan internal, untuk meminta penjelasan atau klarifikasi dari Fahmi. Namun saat ini MUI kesulitan menghubungi Fahmi yang saat ini kabarnya sudah buron di luar negeri dan lokasi negara yang menjadi persembunyiannya juga tidak diketahui.

“Kalau tahu lokasi negara persembunyiannya pasti saya kasih tahu. Yang jelas sebagai kelembagaan kita mau minta klarifikasi atau tabayyun. Seperti apa sih yang sesungguhnya terjadi,” jelasnya.

Jika memang Fahmi terbukti menyuap pejabat untuk mendapatkan proyek maka MUI secara kelembagaan akan memberikan sanksi yang sangat tegas. Fahmi bisa dipecat sebagai Bendahara di MUI karena telah mencoreng nama baik organisasi.

“Sanksinya bisa dipecat dari Bendahara MUI,” ujarnya.

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, sampai saat ini Fahmi memang belum juga menyerahkan diri ke KPK. Kabarnya Fahmi berada dan bersembunyi di luar negeri. Febri pun meminta agar Fahmi yang saat ini menjadi buronan untuk menyerahkan diri.

“Satu tersangka yakni Direktur PT Melati Technofo Indonesia, Fahmi Darmawansyah hingga kini masih berada di luar negeri dan diimbau segera pulang ke Indonesia,” kata Febri Diansyah.

KPK berharap Fahmi bersikap kooperatif, sehingga akan menguntungkannya ketika menjalani pemeriksaan hingga berujung ke pengadilan. Karena hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam putusan vonisnya nanti. Apalagi KPK belum menerapkan upaya paksa untuk menjemput Fahmi.

“Sampai saat ini kita belum sampai pada kesimpulan apakah akan dibutuhkan upaya paksa, red notice, atau hal lain yang pernah dilakukan terhadap buron yang ditangani KPK,” jelasnya.

Kasus yang melibatkan Bendahara MUI 2015-2020 ini terjadi usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (14/12/2016) kemarin.

Dalam OTT, tim satgas KPK mengamankan uang Rp 2 miliar dalam bentuk pecahan valuta asing Dollar Singapura dan Dollar Amerika Serikat yang diduga untuk suap Pejabat Bakamla. Rencananya suap yang diberikan adalah 7,5 persen dari total nilai proyek yang mencapai Rp 200 miliar atau senilai Rp 15 miliar. (KP)