KPK Bermain Politik Di Kasus Marianus Sae Ini Analisa Eggy Sudjana

KPK Bermain Politik Di Kasus Marianus Sae Ini Analisa Eggy Sudjana
160 Pemirsa

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Ngada, sekaligus bakal calon gubernur NTT, Marianus Sae, sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Nusa Tenggara Timur. Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu setelah dilakukan.

Diketahui jika Marianus Sae tidak sendirian ketika KPK mengamankan dirinya pada saat OTT. Ada Baba Maming (pengusaha), Petrus (Kepala KCP BNI Bajawa), Santi (Psikolog teman Bupati dan tim uji calon Gubernur) dan Dino (Asisten Pribadi Bupati Ngada).

Dugaan Tindak Pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Ngada itu adalah pekerjaan jalan di Kabupaten Ngada. Dengan total 6 proyek dan mencapai Rp 46 M.

Lebih lanjut apabila dilihat dari modusnya, pemberi suap membuka rekening BNI dan mengisi sejumlah uang ke rekening yang dimaksud. Kemudian, kartu ATM diserahkan kepada penerima suap yaitu Bupati Ngada.

Pada bulan Desember 2017, kasus tersebut dilaporkan ke KPK. Di bulan Desember 2017 atau Januari 2018, ada uang yang masuk sekitar Rp 2 miliar ke rekening BNI yang telah dibuat oleh pemberi suap yang kemudian digunakan untuk kepentingan Bupati Ngada dengan cara Kartu ATM tersebut diserahkan ke Bupati Ngada.

Jelas untuk penggunaan uangnya bisa dengan cara tarik tunai, transfer atau dikirim lagi ke rekening yang lain. Pemberi suap sudah menandatangani banyak slip penarikan sehingga mempermudah Bupati apabila ingin melakukan tarik tunai dan kirim lagi atau transfer ke rekening lain.

Untuk barang bukti yang berhasil diamankan oleh KPK tidak ada alias nihil. Nah, tidak ada barang bukti tetapi KPK menyebut ini semua adalah OTT. Kok bisa ya?

DR. H. Eggi Sudjana, SH, M.Si selaku Praktisi Hukum yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan di DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) memberikan tanggapan atau analisisnya terhadap OTT Bupati Ngada Marianus Sae yang dilakukan KPK tersebut.

Eggi menilai tindakan KPK tersebut cacat hukum karena penangkapan terhadap Bupati Ngada dilakukan mengikuti prosedur OTT tetapi tidak memenuhi persyaratan penangkapan. “Artinya penangkapan itu dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan apabila mau ditempuh dengan cara praperadilan,” ujarnya.

Dia mengatakan penjelasan ini perlu disampaikan kepada publik sebab KPK sering menggunakan modus OTT dalam melakukan penangkapan terhadap beberapa target tertentu, khususnya kepala daerah atau partai politik.

“Orang tidak OTT kok dibilang OTT, ini bisa merusak citra seseorang. Walaupun kejadian itu benar, cara penegakan hukum tidak boleh keliru,” ujarnya.

Eggi menegaskan pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi oleh KPK tetapi lembaga itu harus tetap sesuai dengan aturan hukum yang ada.

“Kita sangat setuju korupsi dibasmi, apalagi sebagai aktivis saya sangat mendukung, mana pernah saya bela-belain koruptor, enggak pernah. Tapi penegakan hukum jangan melanggar hukum. Kalau KPK salah gimana, apa sanksi buat KPK,” pungkasnya.

Eggi Sudjana menuturkan jika harus diperjelas untuk keterangan publik bagi masyarat mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah sebagai berikut :

Dalam pasal 1 angka 19 disebutkan:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu“.

Berdasarkan ketentuan tersebut, karateristik tertangkap tangan sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan. secara spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera (tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu dilakukan), menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (vide pasal 18 ayat (2) kuhp) yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam arti pelaku dapat ditangkap dimanapun tanpa batas tempat dan waktu.

Kecenderungan KPK untuk berpolitik dalam melakukan investigasi pemberantasan Korupsi, penangkapan disaat KPU akan melakukan penetapan Paslon Calon Kepala Daerah Di Seluruh Indonesia mengindikasikan KPK ikut bermain politik dan kemungkinan juga bertindak berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu sehingga tidak murni sebagai upaya penegakan hukum.

Kewenangan penyadapan KPK terhadap para bakal calon tersangka korupsi berpotensi besar disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Walau dibantah oleh KPK sendiri, kecenderungan untuk membidik partai tertentu secara kasat dipertontonkan KPK saat ini.

Disaat pihak Kepolisian menahan diri untuk tidak mentersangkakan calon kepala daerah yang terlibat dalam Pilkada, KPK justru mencokok salah satu calon gubernur justru disaat penetapan pencalonannya akan disahkan oleh KPU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here