Langkah Pemerintah dan Sinyal Kuat untuk Bubarkan HTI

54 Pemirsa

Jakarta – Gerakan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebentar lagi akan mencadi cerita usang setelah pemerintah mulai mengkaji ulang keberadaan ormas yang sudah meresahkan masyarakat Indonesia.

Adanya sinyal kuat untuk membubarkan HTI dalam waktu dekat ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Meski HTI telah terdaftar sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NO: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM tersebut disahkan pada tanggal 2 Juli 2014.

Akan tetapi banyak laporan serta keluhan yang dialamatkan ke pemerintah memaksa sejumlah aparat peneggak hukum untuk mengambil langkah cepat menuntaskan persoalan perkembangan HTI yang akhir-akhir ini sering mengadakan kegiatan yang tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.

Seperti halnya, penolakan keras oleh Banser NU atas agenda khilafah juga bagian dari wujud untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Untuk itu pemerintah diharapkan tidak akan takut untuk membekukan organisasi yang mengancam kebhinekaan bangsa ini.

Negara ini sudah jelas dengan ideologi Pancasila yang telah disepakati oleh segenap warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Logika hukum dan logika intelektual nya, tatkala Pancasila dicoba untuk diganti dengan faham lain jelas melenceng dari koridor berbangsa dan bernegara di republik Indonesia ini.

Ini bukan yang pertama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berada di ujung tanduk. Tahun lalu, juga dalam bulan Mei, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang membubarkan HTI.

Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkait HTI bisa dijadikan pintu masuk oleh pemerintah dan DPR segera melakukan pembubaran atas Ormas tersebut.

Oleh sebab itu, negara tidak boleh kalah dengan segala bentuk Ormas intoleran yang bisa mengancam ideologi Pancasila. Kehadiran negara diperlukan untuk menghadang pihak yang menunggangi rencana mengusung faham khilafah tersebut.

Apa saja langkah pemerintah untuk membubarkan HTI?

Merujuk pada pasal 2 dan 3 UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Yang berbunyi:

Pasal 2 “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945”.
Pasal 3 “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945″.

Dengan merujuk kepada UU tersebut, maka sudah dapat dipastikan langkah pemerintah akan berjalan mulus. Untuk saat ini pemerintah tinggal melakukan investgasi atas setiap perbuatan dan tidakan HTi yang melanggar hukum serta jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Pandangan hidup Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Dengan kata lain HTI ingin mendirikan negara Islam di Indonesia dengan ideologi Islam bukan Pancasila dan UUD 1945.

Nah, dengan demikian, pendirian HTI bertentangan dengan Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Meskipun tidak tercantum kata Pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa prinsip yang menjadi dasar negara Republik Indonesia disebut Pancasila.

HTI juga bertentangan dengan Ketetapan MPR-RI No. XVIII/MPR/1998, pasal 1 menyebutkan bahwa “Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Adapun sanksi administrative tentang pembubaran Ormas telah di atur di dalam pasal 60 s/d 82 UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Dengan demikian pemerintah tidak menemukan kesulitan untuk membubarkan kelompok anti Pancasila.

“Kalau ada ideologi bertentangan dengan Pancasila, merebak menjadi perlawanan bagi negara dan pemerintah yang sah bagaimana? Kalau saat ini ada organisasi itu, ya memang harus dibubarkan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Kamis (4/5/17). (sl)