LPS bersiaran di Satelit Tanpa izin, Merugikan Negara dan Terancam Pidana

27 Pemirsa

 Jakarta – Lembaga Penyiaran yang bersiaran di satelit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran, hal ini diungkapkan Parulian Tampubolon S.sn, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) menjadi penting sesuai undang-undang.”Setiap lembaga penyiaran di Indonesia, apakah itu Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) baik jasa penyiaran radio dan televisi dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) jasa penyiaran televisi sebelum menyelenggarakan kegiatannya wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam proses permohonan izin tersebut, terlebih dahulu memperoleh Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) poin (b) UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran,”ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Parulian, di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran di Pasal 3 disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran sebelum menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran, “Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 28 ayat (3) KPI Daerah menerbitkan RKPP terhadap permohonan yang dinyatakan layak menyelenggarakan penyiaran dan menyampaikan kepada Menteri melalui KPI Pusat paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak dilaksanakannya Evaluasi Dengar Pendapat (EDP),”jelasnya.

Terkait perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Jasa Penyiaran Televisi melalui Sistem Satelit di wilayah Sumatera Utara, Parulian menerangkan bahwa KPID Sumatera Utara belum pernah menerima pengajuan permohonan izin, ” Sampai saat ini, sesuai dengan database perizinan KPID Sumatera Utara belum ada dan tidak pernah ada LPS Jasa Penyiaran Televisi melalui Sistem Satelit yang mengajukan permohonan izin siaran melalui sistem satelit. Sehingga KPID Sumatera Utara belum pernah menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) untuk permohonan LPS Jasa Penyiaran Televisi melalui system Satelit. KPID Sumatera Utara hanya pernah menerima permohonan untuk LPS Jasa Penyiaran Televisi melalui system teresterial (UHF),” ujarnya,

Selanjutnya Parulian menerangkan, LPS yang tidak memiliki izin siaran menurutnya merugikan negara dalam penerimaan pajak.” sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran disebutkan bahwa besaran biaya IPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, selain dapat diangap merugikan negara, LPS Jasa Penyiaran Televisi yang siaran melalui Sistem Satelit namun belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran juga dapat disanksi secara pidana sesuai dengan Undang Undang Penyiaran, ” tegasnya.

Sementara Muhammad Hasrul Hasan, Kordinator Bidang Perizinan KPID Sulawesi Selatan menerangkan bahwa pintu masuk perizinan lembaga penyiaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 harus mendapat rekomendasi kelayakan dari KPID di daerah untuk selanjutnya dibahas di tingkat forum rapat bersama, “di periode kami di Sulsel, 2017-2020 belum pernah ada permohonan tv untuk bersiaran di satelit,”jelasnya.

Hasrul menambahkan, terkait kerugian negara, Hasrul menyatakan untuk PNBP itu wewenang kementerian , “Jelas di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ada sanksi dan ancaman pidananya,” pungkasnya.

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyelenggaraan radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);

d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3);

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here