Media Provokator Angkat Kasus Wartawan TV One, Pihak Keamanan Pulau Reklamasi Seolah Menjadi Negara Sendiri

Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta.
560 Pemirsa

Polemik tentang proyek reklamasi pantai utara tampaknya tidak akan berhenti selama Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru saja dilantik senin kemarin tidak mengambil sikap tegas atas janji kampanyenya untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut.

Penggorengan isu bahwa proyek reklamasi sebagai “kota terlarang” pun semakin digiatkan oleh media-media provokator yang hanya akan memandang negatif segala kebijakan pemerintah seperti eks piyungan, portal-islam, gemarakyat dan voa-islam yang mengangkat pemberitaan pengusiran wartawan TV One dengan setting berlebihan.

Proses peliputan itu sendiri sebenarnya adalah untuk mengisi program acara Fakta di stasiun televisi TV One dimana Balques Manisang sebagai host acara tersebut ditolak oleh pihak keamanan Pantai Indah Kapuk untuk melintasi jembatan yang menghubungkan pantai indah kapuk dengan salah satu pulau reklamasi.

Alasan pihak keamanan saat itu karena pihak TV One belum mempunyai izin peliputan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI maupun pihak yang terkait dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Izin peliputan untuk wilayah non publik dibutuhkan pers sesuai UU Pers Tahun 1990.

Pihak TV One mempersoalkan bahwa pulau reklamasi tersebut sudah merupakan wilayah publik, namun pihak keamanan bersikeras tidak memperbolehkannya dengan alasan keamanan. Namun pada saat Balques kemudian memutar haluan untuk mendekati pulau C hasil reklamasi melalui laut, peristiwa intersepsi oleh pihak keamanan kemudian di dramatisir sedemikian rupa sehingga seolah-olah pulau hasil reklamasi tersebut menjadi pulau terlarang bagi siapapun.

“Wartawan saya, perempuan, sampai diburu dengan speedboat dan ada sirine. Dilarang mendekat ke kawasan reklamasi,” kata Pemimpin Redaksi Karni Ilyas.

Karni merasa hal tersebut tidaklah wajar karena alasan wartawannya diusir dari kawasan reklamasi tidak pada tempatnya. Larangan mendekati kawasan reklamasi bagi Karni tidak sesuai karena Teluk Jakarta bukanlah milik satu orang, siapa saja berhak dan bisa melawati area Teluk Jakarta kapan saja.

Namun Karni Ilyas tidak menjelaskan tentang aturan jurnalistik sehingga tindakan pihak pengamanan reklamasi Teluk Jakarta dapat dibenarkan. Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Akan tetapi, dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.Ini berarti kemerdekaan pers itu tidak tanpa batas. Ada hal-hal yang membatasinya yang perlu diperhatikan oleh pers dalam memuat berita. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Tindakan pihak keamanan Pantai Indah Kapuk pada sisi pengamanan tentu dapat dibenarkan sebagai bentuk antisipasi dari potensi adanya penyampaian informasi menyesatkan yang tidak berimbang kepada masyarakat luas terlebih permasalahan reklamasi. Selain itu pihak TV One diharapkan dapat berkoordinasi lebih dulu dengan pihak pengamanan reklamasi Teluk Jakarta terutama terkait masalah keamanan para awak media sebab lokasi peliputan berada di laut.

Media-media provokator seperti yang disebutkan diatas tentu tidak dapat dijadikan referensi obyektif peristiwa tersebut, apalagi mengajak TNI untuk merebut kembali Pulau Reklamasi seolah-olah pulau tersebut telah lepas dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pihak TV One sebagai media terkemuka tentu harus bersikap seobyektif mungkin agar literasi dan pendidikan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pers semakin meningkat, tanpa dilandasi tendensi dan opini-opini yang justru semakin memperumit penyelesaian polemik terutama pada kasus reklamasi Pantai Utara, dimana sekian banyak stakeholder ingin tampil dan memegang peranan penting dalam penyelesaiannya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here