Mengkonversi Bentuk Pemerintahan Sah dengan Khilafah Teori Syariah Manakah yanga Akan Diterapkan?

248 Pemirsa

Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo meminta aparat negara untuk tidak alergi dengan istilah syariah. Apalagi sampai menuduh syariah Islam bertentangan dengan Pancasila dan bisa disangka sebagai makar.

“Tuduhan seperti itu sangat keliru besar,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/8).

Menurut Anton, syariah adalah tatacara ibadah dan muamalah yang diajarkan Islam dari kelahiran pernikahan kematian semua ada syariatnya.

Hampir 99 persen kehidupan umat Islam diatur syariat,” jelasnya. Jadi, menurut dia, tidak mungkin umat Islam tidak menegakkan Syariat Islam.

Pernyataan Anton Tabah Digdoyo yang meminta aparat negara untuk tidak alergi dengan istilah syariah adalah bentuk pemahaman dirinya sendiri.

Dapat dipastikan bahwa dirinya adalah bagian dari pendukung ditegakkannya khilafah dan syariah Islam di Indonesia.

Tentang khilafah, menurut Anton hanyalah salah satu sistem memilih pemimpin secara Islam. Ini pun cuma wacana bukan untuk dipaksakan dan wacana ini dijamin UUD45.

Ia menegaskan, khilafah sangat jauh berbeda dan tidak bisa disejajarkan dengan paham komunisme, LGBT, liberal sekuler yang memang kontra dengan Pancasila dan dilarang UU.

“Jadi keliru jika bilang khilafah lebih berbahaya dari komunisme. Komunismelah yang sangat berbahaya dan mengancam Pancasila,” demikian Anton yang juga Anggota Komisi Hukum MUI

Ia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya aparat tidak alergi dengan khilafah dan syariah, justru aparat lah yang telah menjalankan syariah Islam sesungguhnya dengan menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Dari sudut pandang agama, kedaulatan pemerintahan NKRI adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada setidaknya dua argumen:

  1. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.
    Menurut Ibnu Katsir dalam Al Bidayah wan Nihayah, sistem pemilihan langsung oleh rakyat sama dengan prosedur pengangkatan Sahabat Ali ra. dalam menduduki jabatan khalifah ke IV.
  2. Presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR,
    sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan ahlul halli wal ‘aqdi (electoral colledge) dalam konsep Al Mawardi dalam Al Ahkam Assulthaniyah.

Keabsahan kedaulatan pemerintahan NKRI ini bukan hanya dapat dilihat dari sudut sistem pemilihan dan mekanisme pelantikan presiden saja, namun juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqâshidus syari’ah (tujuan-tujuan syar’i) dari sebuah imâmah (pemerintahan) Indonesia, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum.

Kedaulatan NKRI adalah pemerintahan yang sah, sehingga mengkonversi sistem pemerintahan dengan sistem apapun adalah tidak diperlukan.

Jika konversi itu dilakukan akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar, seperti chaos dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan keamanan, sehingga membuka peluang perang saudara dan anak bangsa.

Bentuk pemerintahan NKRI adalah wujud dan refleksi kearifan para pemimpin agama di Indonesia yang menyadari kenyataan keragaman elemen bangsa, yang tidak ingin terjebak pada institusionalisasi agama yang berbahaya.

Karenaya itu semestinya umat Islam bisa mahfum bahwa Pancasila menjadi ideologi NKRI sebagai falsafah pemersatu dari keberagaman bangsa.

Formalisasi syariat secara totalitas sebagai hukum positif tanpa mempertimbangkan kesiapan umat Islam justru akan menimbulkan mafsadah terhadap umat Islam sendiri. Di Indonesia, yang kendati Muslim secara kuantitas menempati angka mayoritas, namun secara kualitas keIslaman masih relatif rendah.

Formalisasi syariat di tengah ketidaksiapan umat justru akan meningkatkan angka Muslim yang murtad, dan ini jelas merugikan umat Islam sendiri yang di Indonesia menduduki level lebih dari 80 persen.

Sederhananya, apabila menginginkan Indonesia menjadi negara Islami, Islamikan terlebih dulu bangsanya. Memaksakan pendirian Negara Islam atau formalisasi syariat secara emosianal, tanpa didukung kesiapan mental-sosial rakyatnya, hanya akan menjadikan negara tanpa bangsa.

Bangsa yang Islami jauh lebih baik dibanding negara Islami. Jauh lebih penting bagaimana membangun masyarakat sadar hukum, yang bersedia meninggalkan kejahatan pencurian, pembunuhan, dan perzinahan, dari pada ngotot bagaimana bisa menghukum para pencuri, pembunuh dan pezina dengan hukuman potong tangan, qishas, dan rajam.

Jika memang disepakati ide formalisasi syariat, maka teori syariah manakah yang akan diterapkan? Apakah model madzhab Wahabi di Saudi Arabia yang memberangus ajaran-ajaran sebagaimana amaliah kaum Nahdliyyin, tawassul, tahlil, talqin, dan lain sebagainya? Atau madzhab Syiah yang telah membunuh ratusan ulama dan umat Islam, menghancurkan masjid-masjid Ahlussunnah sebagaimana yang terjadi di teluk Persi, di bagian wilayah Timur Tengah, atau belahan lain di dunia? Kemudian pemerintah yang berkuasa melakukan semua itu, lagi-lagi, atas nama agama.

Jika itu yang terjadi, niscaya pengikut Ahlussunnah atau Nahdliyyin di Indonesia, akan menjadi korban dari pemerintah yang berbeda madzhab dan aqidah tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here