Menhub: Jalan Raya Harus Digunakan Sesuai Fungsinya, Bukan untuk PKL

282 Pemirsa

Bidikdata – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menata pedagang kakai lima di Tanah Abang terus menuai kritik dari berbagai pihak. Sebagaimana jalan raya harus diperuntukan sesuai fungsinya.

Kementerian Perhubungan menegaskan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka Jalan Jati Baru, Tanah Abang. Sebab, penutupan jalan yang digunakan untuk penampungan PKL itu menimbulkan kemacetan. Setelah sebelumnya pihak kepolisian meminta supaya jalan tersebut dibuka.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan jalan raya harus digunakan sesuai fungsinya, bukan untuk PKL. Pemerintah akan mencarikan lokasi baru untuk PKL.

“Jalan ya untuk jalan, kalau kaki lima kita carikan lokasi,” kata Budi saat ditemui di Stasiun Sudirman Baru (BNI City), Jakarta, Selasa (2/1/18).

Ia menjelaskan pemerintah pusat akan berupaya mengembalikan fungsi jalan tersebut. Pihaknya akan mengajak Pemprov DKI berdiskusi dan memberikan rekomendasi terbaik.

“Preferensinya seperti itu (Jalan Jati Baru akan dibuka), kita ajak diskusi. Kewenangan keputusan ada di DKI, kita hanya berikan rekomendasi,” ujarnya.

Hal ini tentu menimbulkan dilematis dimana sebagai otoritas jalan raya di Indonesia, Kemenhub memang punya kewenangan untuk mengatur penggunan jalan dan arus lalu lintas. Terlebih hal tersebut merupakan amanat undang-undang. Dengan membiarkannya kemenhub jelas melakukan pelanggaran fatal dalam fungsinya.

Bahwa penutupan Jalan Jati Baru merupakan pelanggaran terhadap UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2).

Anies dinilai keliru karena membuat Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tempat pedagang kaki lima (PKL) berjualan. Anies disebut  melanggar Pasal 28 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terlebih, Pemprov tidak melakukan koordinasi dengan BPTJ.

Kebijakan Pemrov DKI tentunya harus dikaji ulang dalam penataan Tanah Abang, yang diberlakukan pada Jumat lalu, 22 Desember 2017 lalu. Hal ini pun dinilai telah merugikan masyarakat pengguna jalan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here