Menkeu Jamin Kontraktor Tol tak Alami Kerugian

213 Pemirsa

bidikdata.com| Pemerintah menjamin pembangunan empat ruas jalan tol melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), agar tidak terkena risiko yang bisa menghambat jalannya proyek tersebut.

“Penjaminan pemerintah atas empat jalan tol ini diberikan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan berinvestasi, terutama bagi badan usaha,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hari ini (22/2/2017).

Menurut Sri Mulyani, penjaminan yang diberikan atas empat ruas jalan tol senilai Rp37 triliun ini dapat memberikan kenyamanan kepada investor swasta agar pengadaan sarana infrastruktur dapat segera terwujud.

“Kami tidak mengeluarkan uang dari APBN, tapi swasta maupun badan usaha yang ikut membangun konstruksi infrastruktur ini mendapatkan jaminan dalam bentuk keamanan dan kenyamanan dari berbagai risiko,” katanya.

Ia menambahkan dukungan yang diberikan juga mencakup pengadaan tanah, yang selama ini menjadi salah satu alasan terhambatnya pembangunan proyek infrastruktur di berbagai daerah, melalui peran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Saat ini daftar dari berbagai proyek yang mengharapkan untuk bisa diadakan tanahnya lebih dahulu melalui LMAN, atau melalui badan usaha yang kemudian dikompensasi, telah cukup banyak,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan penjaminan yang diberikan merupakan bukti bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur tanpa melanggar prinsip kehati-hatian dari sisi keuangan negara maupun ketaatan pada peraturan.

Proyek jalan tol yang mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) ini adalah Jakarta-Cikampek II Elevated (36 km) nilai investasi Rp14,7 triliun, Krian-Legundi-Bunder-Manyar (38 km) nilai investasi Rp9 triliun, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (60 km) nilai investasi Rp8,2 triliun dan Serang-Panimbang (84 km) nilai investasi Rp5,3 triliun.

Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Serang-Panimbang merupakan ruas yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

PT PII merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki mandat untuk melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur. Sedangkan LMAN merupakan BLU di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas perencanaan kebutuhan di bidang aset negara. (KP)