MUI: Gagasan Internasionalisasi Haji Berpotensi Menimbulkan Konflik

MUI: Gagasan Internasionalisasi Haji Berpotensi Menimbulkan Konflik
230 Pemirsa

Gagasan Internasionalisasi Pengelolaan Haji dan Umrah oleh negara selain Arab Saudi dinilai tidak tepat. Sebab sejak dulu pengelolaan yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi selama ini sudah sangat baik.

Menanggapi isu internasionalisasi haji oleh negara selain Arab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung menyatakan sikap menolak gagasan internasionalisasi pengelolaan ibadah haji. Hal itu disampaikan Ketua MUI Kota Bandung, Miftah.

“Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Iebih berpengalaman dalam hal pengelolaan ibadah Haji dan Umrah, yang merupakan hajat hidup umat Islam sedunia,” tegas Miftah terkait gagasan internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci (Mekkah dan Madinah), Sabtu (17/3).

Secara geografis lanjut Miftah, lokasi penyelenggaraan ibadah haji berada dalam wilayah kedaulatan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pun terus memperbaiki pelayanan dari berbagai aspek, baik dari sarana maupun prasarannya.

“Terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram, juga Masjid Nabawi yang selain menambah kapasitas jamaah, juga meningkatkan kualitas kenyamanan beribadah. Demikian juga pembangunan jalan dan sarana prasarana yang semakin berkualitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah haji, umrah dan ziarah,” ujarnya.

Justru Miftah khawatir jika rencana ini terealisasi dapat menimbulkan konflik.

“Intenasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci (Mekkah dan Madinah) berpotensi menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya, dan dapat memicu distabilitas dalam pelaksanaan ibadah haji,” katanya.

Oleh karena itu dengan Miftah menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan poin-poin di atas, tidak ada alasan mendasar untuk menginternasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Mekkah.

Sementara Ulama se-Indonesia yang diwakali, Ustaz Adi Hidayat mengatakan tidak ada alasan negara lain mengambil alih pengelolaan ibadah haji dan umrah dari Kerajaan Arab Saudi. Menurutnya, aset-aset negara merupakan hak dan kewajiban dikelola negara itu sendiri.

“Wajar bagi setiap negara menyampaikan penolakannya. Tidak ada alasan internasionalisasi karena sampai saat ini kontribusi Kerajaan Arab Saudi sudah sangat baik pada penyelenggaraan haji dan umrah,” kata Ustaz Adi dalam konferensi Pers ‘Penolakan Internaisonalisasi 2 Tanah Suci dan Pengelolaan Haji/Umrah’ di Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kota Bandung, Sabtu (17/3).

Ustaz Adi mengatakan sangat wajar Indonesia menjadi negara terdepan yang menolak isu tersebut. Indonesia menyampaikan sikap kepada dunia internasional pengelolaan ibadah haji dan umrah mutlak dilakukan negara Arab Saudi.

“Mengingat juga Indonesia termasuk yang memiliki jumlah umat Islam terbesar dan termasuk perserta jamaah haji dan umrah terbesar. Maka sangat perlu sikap ini disampaikan dan sebagai bagian untuk diketahui dunia internasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Iran menyuarakan pengelolaan ibadah haji dilakukan secara internasional. Desakan ini makin kuat setelah musibah jatuhnya crane di Masjid Al-Haram, Mekah pada 2015. Tak hanya Iran yang ingin pengelolaan haji dapat diinternasionalisasi, Qatar pernah mengembuskan isu serupa.

Isu itu ditanggapi keras Menteri Luar Negeri Arab Sadui Adel Al-Jubeir. “Permintaan Qatar untuk menginternasionalisasi dua kota suci itu agresif dan sebuah deklarasi perang melawan kerajaan,” kata Al-Jubeir.

Belakangan, Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, membantah isu tersebut. Al Jazeera melaporkan Al Thani mengatakan tak pernah mempolitisasi isu mengenai haji itu.

“Arab Saudi berusaha mempolitisasi haji di tengah krisis Teluk. Tidak ada saran dari pejabat Qatar pendapat mengenai internasionalisasi ini,” ucap Al-Thani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here